Suara Media Nasional: Warga Miskin Kediri Mulai Keluhkan BPJS 2014

Warga Miskin Kediri Mulai Keluhkan BPJS 2014

Posted in |

KEDIRI, SMN - Program BPJS Kesehatan 2014 terlihat kurang begitu dipahami sebagian besar masyarakat.Program penyesuaian kesehatan yang digagas oleh Pemerintah Pusat dan harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten seluruhnya mulai dikeluhkan masyarakat miskin.Seperti yang dialami Seorang perempuan miskin di Kediri yang harus dikenai biaya oleh rumah sakit milik pemerintah daerah, meskipun memegang Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas).

Nasib memilukan itu dialami Tri Suprapti, warga Dusun Boro RT 02/RW 04 Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Dalam keadaan berduka, ia harus mengeluarkan biaya pemuatan jenasah suaminya Sunardi dari RSUD Gambiran Kota Kediri.

Bahkan, Tri Suprapti juga harus menghutang kesana-kemari untuk membayar uang jaminan sebesar Rp 1.800.000, karena nama sang suami di Kartu Jamkesmas tidak sesuai dengan KTP. Padahal, ia telah menyerahkan surat keterangan kesamaan identitas itu dari Kepala Desa Banjarayar.

“Nama suami saya di Kartu Jamkesmas katanya tidak sesuai dengan KTP, sehingga saya diminta menyerahkan uang jaminan. Saya sudah mencari surat keterangan dari desa, dan sudah serahkan kepada petugas rumah sakit. Tetapi sampai saat ini, uang jaminan itu belum dikembalikah, dengan alasan kantor keuangan sudah tutup,” aku Tri Suprapti, Jumat (24/1/14)

Tri menambahkan, pihak rumah sakit meminta uang biaya pemulangan jenasah sebesar Rp 20.000 kepadanya. Meskipun sebagai pasien jamkesmas, tetapi almarhum Sunardi dinyatakan bukan pasien rujukan. Sehingga tetap diwajibkan membayar.

Arif Witanto, selaku Koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur menyesalkan tindakan rumah sakit dan pemerintah. Pasalnya, peluncuran program kesehatan BPJS justru menambah beban bagi masyarakat miskin.

“BPJS ternyata malah menambah beban terhadap masyarakat miskin peserta jamkesmas. Kenyataannya pasien jamkesmas yang awalnya bebas biaya ambulan, kini justru dikenakan biaya”, kecam Arif.

Menurutnya, BPJS merupakan program kesehatan yang gagal. Pasalnya, dengan lahirnya BPJS, upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, justru mengalami kemunduran.

Sunardi pasien jamkesmas menjalani perawatan di RSUD Gambiran Kota Kediri. Suami Tri Suprapti itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Pihak keluarga kemudian membawa pulang jenasah dengan mobil ambulan rumah sakit.

Keluarga diminta menyerahkan uang jaminan karena identitas Sunardi di kartu jamkesmas tidak sesuai dengan KTP. Selain itu, mereka juga diminta menebus biaya pemulangan jenasah, karena dianggap bukan pasien rujukan. (ko)