Suara Media Nasional: Rencana Penggantian Mobil Dinas Baru Bupati Magetan, Menuia Kontroversi

Rencana Penggantian Mobil Dinas Baru Bupati Magetan, Menuia Kontroversi

Posted in |

MAGETAN, SMN - Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati Magetan H Sumantri dan Wabup Samsi yang belum-belum sudah menuai protes, langsung direspon Plt Sekda Mei Sugiartini. Pembelian alat transportasi untuk kepala daerah dan wakilnya itu ternyata sudah diagendakan jauh hari karena mobdin yang ada dinilai tak lagi layak. “Ini sudah kami ajukan penghapusan untuk mobil dinas bupati yang ada sekarang”, terang Mei Sugiartini, kemarin (15/1).

Mobdin bupati yang akan dilelang itu adalah Nissan Terrano nopol AE 17 NP dan Toyota Camry nopol AE 432 NP. Mobil jenis SUV dan sedan itu biasa dinaiki Sumantri saat menjalankan aktivitas kedinasannya selama ini. Nissan Terrano itu keluaran 2003 itu dan warisan Bupati Saleh Mulyono. “Yang sedan Camry itu kondisinya juga sudah tidak layak”, ungkapnya.

Menurut Mei, pengadaan mobdin bupati-wabup merupakan hal wajar. Selama menjabat kepala daerah dan wakil kepala derah, Sumantri dan Samsi belum pernah menikmati fasilitas mobil baru. Kurun lima tahun terakhir, pengadaan mobil anyar diperuntukkan pejabat struktural atau inventaris dinas. Seperti, Suzuki MPV untuk para camat dan Nissan Grand Livina bagi kepala bagian di lingkup sekretariat daerah. “Ini murni untuk menunjang kinerja. Apalagi mobilitas bupati dan wabup cukup tinggi”, terangnya.

Mei membantah jika mobdin baru bupati dan wabup adalah Toyota Fortuner. Klasifikasi pengadaan tidak menyebut jenis dan merek. Dokumen tender sebatas merinci spesifikasi kendaraan. “Jenis dan mereknya tidak menjadi soal tetapi spesifikasinya harus sesuai permintaan. Tidak harus Fortuner seperti yang dikabarkan”, jelasnya.

Namun, dia membenarkan anggaran yang diploting untuk pengadaan dua mobdin tersebut senilai Rp 1,2 miliar. Dana semiliar lebih itu sebenarnya sudah tertera di APBD 2013 namun tender gagal dilaksanakan lantaran tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran. Dengan besaran yang sama, pemkab kembali menganggarkannya di APBD 2014. “Tahun ini mudah-mudahan dapat terealisasi karena kami sudah mengajukan penghapusan mobil dinas bupati”, paparnya.

Mei menampik jika pengadaan kendaraan operasional bupati-wabup dianggap mengambur-amburkan anggaran. Sebab, pengadaan fasilitas penunjang bagi kepala daerah sudah diatur dengan perundang-undangan. Apalagi, fasilitas yang ada sekarang sudah tidak layak. “Aturannya sudah jelas”, tegas Mei.

Dwi Astuti Zulaikah, kepala Bagian Umum menambahkan, anggaran pengadaan mobdin bupati-wabup sudah disetujui DPRD. Mobil dinas itu bakal dipakai menunjang kinerja, bukan untuk kepentingan pribadi. “Pemanfaatannya sudah jelas, setiap tahun juga diperiksa BPK. (her).