Suara Media Nasional: Aksi Demo Segelintir Warga Gunung Mas

Aksi Demo Segelintir Warga Gunung Mas

Posted in |

GUNUNG MAS, SMN - Tuntutan sekelompok masyarakat Kabupaten Gunungmas, Kalimantan Tengah melalui unjukrasa damai di Kantor DPRD Kabupaten Gunungmas, Rabu (22/1/2014) disikapi oleh Ketua DPRD setempat, Gumer.

Pendemo menolak pelantikan Pasangan Hambit Bintih dan Arthon S Dohong, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungmas. Orang nomor satu di Lembaga Legislatif Kabupaten Gunungmas ini, mengatakan, dia sebagai pimpinan dewan siap menindaklanjuti tuntutan warga sesuai mekanisme yang berlaku.

“Untuk menjawab tuntutan para pendemo tentu harus mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan mekenisme di dewan. Kami akan membahasnya di dewan”, kata Gumer, Rabu (22/1/2014).

Ia bahkan menyatakan sikapnya secara tertulis untuk menjawab tuntutan tersebut. Sikap itu dilakukan di hadapan lima orang perwakilan masyarakat Gunungmas yang berdialog dengan pimpinan dewan setempat saat melakukan unjukrasa.

Desakan masyarakat Kabupaten Gunungmas yang menolak rencana pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunungmas Hambit Bintih dan Arton S Dohong dengan menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Gunungmas, Rabu (22/1/2014) kemarin mendapat tanggapan anggota DPRD setempat, Cornelis.

Kepada SMN, Kamis Cornelis yang juga pengurus Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Kabupaten Gunungmas, ini menyatakan mendukung keinginan 150 warga Kabupaten Gunungmas yang menolak rencana pelantikan pasangan Hambit Bintih dan Arton S Dohong. Karena pasangan itu terbukti melakukan suap kepada Mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan saat ini masih menjalani persidangan Tipikor di Jakarta.

"Saya malah heran dengan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Gunungmas ini, karena ada kesan ingin menyetujui rencana pelantikan tersebut atas desakan Mendagri maupun Gubernur Kalteng," katanya.

Menurutnya, pelantikan bupati yang masih dalam proses kasus hukum, itu jelas melanggar hukum. Orang yang menjadi terdakwa itu harusnya didiskualifikasi, bukannya dilantik. "Mereka itu satu paket, dan belum dilantik. Harusnya ketika melakukan tindak pidana korupsi didiskualifikasi sebagai pasangan calon, bukannya malah dilantik," katanya.

Cornelis menyoroti kasus suap dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas ini, meminta Mendagri maupun Gubernur agar menaati aturan, "Soal pembangunan Gunungmas dan pelayanan pemerintahan di Gunungmas akan stagnan akibat kasus itu, semuanya tidak benar, toh saat ini APBD 2014 sudah selesai dibahas dan pembangunan di Gunungmas masih berjalan baik. Jadi tidak ada alasan pelantikan dilakukan segera," katanya, seraya mendukung gerakan massa yang menolak pelantikan Hamiar tersebut.

Terkait masalah aksi unjukrasa, Ketua DPRD Kabupaten Gunungmas Gumer, mengatakan, pihaknya masih akan melakukan perundingan kembali soal itu, sesuai dengan kemanisme yang ada di dewan, sehingga tidak bisa memutuskan sendiri. (untung)