Suara Media Nasional: Parade Tuntut Protes Biaya Pilkades

Parade Tuntut Protes Biaya Pilkades

Posted in |

MAGETAN - Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang hendak dihelat di Magetan, pada 20 Oktober, mengundang protes. Parade Nusantara setempat menyorot munculnya pungutan liar yang mengarah ke calon kepala desa. Mereka diwajibkan membayar uang pendaftaran dan beban biaya penyelenggaraan pilkades sebesar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta perkepala.

‘’Calon yang mengikuti pilkades sesuai aturan dibebaskan dari biaya apapun. Realita di lapangan banyak sekali desa yang masih menarik biaya dari calon,’’ terang Eko Prasetyo, ketua DPC Parade Nusantara Magetan, kemarin (15/9).

Eko mencontohkan, calon kepala Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo yang dibebani biaya pendaftaran sebesar Rp 15 juta. Duit belasan juta rupiah itu diklaim biaya administrasi pelaksanaan pilkades. Pun, calon masih harus mengeluarkan biaya untuk tahapan pemilihan. ‘’Untuk penyelenggaraan saja, calon kades bisa mengeluarkan uang puluhan juta,’’ jelasnya.

Menurut dia, panitia tidak berwenang membebankan biaya pelaksanaan pilkades ke calon. Panitia sebatas melaksanakan pemilihan saja. Sedangkan urusan biaya sudah dirumuskan di APBdes dan bantuan pemkab. ‘’Kalau ada pungutan jelas penyimpangan. Sebab tidak aturan calon harus membayar pendaftaran dan menutup biaya pemilihan. Pemilihan bupati dan gubernur saja gratis, kenapa pilkades harus membayar,’’ ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Magetan Sutikno juga menyinggung biaya pilkades yang dibebankan ke calon. Perlu ada solusi yang disepakati panitia pilkades dan BPD (badan permusyawaratan desa) untuk menekan biaya. Salah satunya, pendanaan bersumber dari hasil sewa lahan bengkok. ‘’Kalau masih bisa dicukupi dari itu (hasil bengkok, Red) itu malah bagus. Kami juga melakukan pembahasan soal biaya pilkades, minggu depan mungkin sudah ada hasilnya,’’ jelasnya.

Eko Muryanto, kabid Administrasi Pemerintahan mengatakan, pelaksananaan pilkades sepenuhnya tanggung jawab panitia desa. Pun, jika ada kekurangan biaya pelaksanaan. Pemkab hanya memberi bantuan Rp 1,8 miliar yang dibagi 188 desa. Setiap desa mendapat jatah Rp 9-11 juta yang dipakai pemenuhan logistik. ‘’Untuk cetak surat suara, surat undangan, dan pembiayaan bersifat prapelaksanaan,’’ tandasnya. (Sy)