Suara Media Nasional: Bentuk Monitoring Kasus Kunker Dewan

Bentuk Monitoring Kasus Kunker Dewan

Posted in |

NGAWI, SMN - Kalangan aktivis langsung merapatkan barisan untuk menandingi upaya penggembosan pengusutan kasus dugaan penyimpangan kunjungan kerja (kunker) dewan. Bahkan, tim monitoring sengaja dibentuk untuk memantau langkah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menelusuri indikasi praktik penggelembungan anggaran kunker DPRD setempat selama 2012 lalu itu.

‘’Kami sudah bersusah payah membawa kasus penyimpangan kunker dewan ini ke kejaksaan. Sayang kalau ujung-ujungnya ada transaksi untuk menghentikan penyelidikan jaksa,’’ tegas Joko Purnomo, ketua LSM Bangun Masyarakat Sejahtera (BMS), kemarin (27/6).

Dia mengaku gerah saat mendapati ada upaya penggalangan dana di internal dewan untuk menyuap jaksa agar menghentikan penyelidikan kunker. Karena itu, tim monitoring yang beranggotakan sejumlah aktivis akan mengawasi perkembangan kasus kunker dewan. ‘’Kami akan kawal prosesnya, tahapan demi tahapan ,’’ terangnya.

Joko menyadari proses hukum tindak pidana korupsi membutuhkan proses panjang lagi rumit dibandingkan pidana umum. Pihaknya tidak ingin terjadi dea-deal hingga penanganan kasus mengambang tanpa jelas endingnya. ‘’Kalau tidak ada yang mengawasi, bukan tidak mungkin kasus ini tidak naik status ke tingkat penyidikan,’’ jelasnya.

Menurut dia, kunci pengusutan penyimpangan kunker berada di tangan jaksa. Lembaga Adhyaksa harus menunjukan profesionalisme seperti saat menangani kasus dugaan korupsi dana pengadaan lahan KIR (Kawasan Industri Rokok) Bendo. ‘’Tegas dan konkret, sejauh ini saya masih percaya keseriusan jaksa dalam menangani kasus korupsi,’’ tandasnya.

Kata Joko, pengusutan kasus dugaan penyimpangan anggaran kunker dewan akan menjadi pembuktian bagi Kejari Magetan. Sebab, jaksa dalam sejarahnya belum pernah menyidangkan anggota dewan yang terindikasi korupsi. Seperti, Prayoga Prayitno dan Kusman (pimpinan DPRD periode 1999-2004) yang sudah ditetapkan jaksa sebagai tersangka kasus korupsi anggaran DPRD 2002-2003 sebesar Rp 10, 4 miliar namun belum kunjung disidangkan. ‘’Ini harus menjadi catatan kejaksaan. (Sy)