Suara Media Nasional: Program Bantuan Rumah Mangkrak

Program Bantuan Rumah Mangkrak

Posted in |

KEDIRI, SMN - Realisasi Program Kemenpera Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya [BSPS] untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR] agar dapat menempati rumah,dan lingkungan yang layak huni di Desa Sidowarek Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri bermasalah.Dan dinilai banyak penyimpangan,pasalnya dana anggaran untuk meningkatkan kualitas rumah yang berpenghasilan rendah dipangkas,dan mangkrak hingga sekarang.Ini perlu dipertanyakan tentang rancangan anggaran belanja [RAB] juga gambar kerjanya.

Himbauan dari BAPPEDA dan pihak Kecamatan sudah sering diberikan, agar dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi anggaran sepeserpun,karena ini berkaitan warga miskin.

Kenyataannya desa ini [Sidowarek] tak menghiraukannya,terbukti dengan adanya penyimpangan anggaran dalam artian panetiya jelas bermain-main dalam penyaluran dana. Maka bersiaplah menghadapi sangsi hukum,yang paling bertanggung jawab tenaga pendamping [Surat Keputusan Mentri].

Tim investigasi Suara Nedia Nasional [SMN] menemukan fakta dilapangan ada beberapa rumah yang mangkrak terbiar,juga menemukan pelanggaran,dan penyalahgunaan kuasa yaitu pemangkasan 2-1 juta.pihak penerima [MBR] mengeluhkan dalam hal ini.salah satu mengatakan “Saya kira kami akan terima dana secara utuh,namun kenyataan kami kecewa,karena barang material yang diberikan hanya senilai 4 jutaan,dilain pihak ada yang 4 setengah jutaan,dan masih ada yang lainnya”, ungkapnya.

Desa ini menerima BSPS yang paling besar jumlahnya kurang lebih 150 MBR,ada 3 Tim Pendamping Masyarakat [TPM].Warga yang mengeluh ada di TPM Hendi [Jogoboyo] Dsn Sidowarek.

Tim sudah coba beberapa kali untuk minta konfirmasi, dan klarifikai pada TPM Hendi terkait kejelasan MBr BSPS tapi selalu tidak ada ditempat.Bahkan KADES[Choirul Anam] menuturkan, “saya tak tahu menahu tentang hal ini,kami juga akan memanggil semua TPM “. Pagi TIM datang di Kantor Desa setempat, tapi tanpa ada satupun yang datang,dengan alasan masing-masing.Berarti Kades saya indikasikan sudah ada konspirasi,sebab beberapa kali dicall tak diangkat di sms tak dijawab.

Disisi lain diam-diam salah satu MBR dipanggil Kades yang bernama Untung RT 4 RW 6 dan diberi kurangannya 1,5 juta, tapi tetap saja masih kurang.

Kami atas nama redaksi Suara Media Nasional Koran yang sudah exis di Dewan Pers Jakarta mengharapkan agar semua pihak tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik [KIP], karena ini anggaran APBN berarti semua media berhak mengawalnya. (gus)