Suara Media Nasional: Pemerintah Dipandang WALHI Tumpul Hadapi Pengurugan Proyek Tol JDP

Pemerintah Dipandang WALHI Tumpul Hadapi Pengurugan Proyek Tol JDP

Posted in |

BALI, SMN - Sorotan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Bali terus digulirkan. Penolakan adanya pengurugan yang dilakukan rekanan penggarap proyek tol JDP (Jembatan Diatas Perairan) Benoa-Tuban-Nusa Dua tak henti-hentinya disuarakan melanggar bahkan diduga akan mencemari biota perairan laut dangkal areal sekitar.

Terakhir, Walhi pun keras mengkritisi pemerintah. Dipandang tumpul, tidak mampu bersikap tegas padahal telah mengetahui adanya pelanggaran yang ditimbulkan. Bahkan Dinas Kehutanan Provinsi Bali,

diketahui telah menerbitkan SK tertanggal 8 Agustus 2012, isinya menyatakan agar pengurugan pesisir pantai sekitar proyek dihentikan. Apalagi material pengurugan dari limestone, material yang diduga kuat bisa mencemari bahkan merusak biota sekitar.

Pengurugan supaya dihentikan, tidak saja digulirkan Dishut Bali melalui surat yang disampaikannya pada pihak proyek JDP. Dinas Lingkungan Hidup Bali, pun bersikap hampir serupa. Disebutkan bahwa pengurugan harus dihentikan. Menyarankan supaya Amdal direview ulang dengan alasan, pengajuan pengurugan tak sepanjang yang dilakukan saat ini oleh pihak proyek.

“Jika berdasarkan Amdal yang diajuakan, kami tidak melihat kalimat akan adanya pengurugan. Bahwa kemudian pihak Dinas Kehutanan dan DLH Bali menerbitkan surat seperti itu, sepatutnya kami dikasih tahu supaya kami pun mengetahui adanya sikap pemerintah seperti itu,” ujar I Wayan Suardana, SH, atau yang familiar dipanggil Gendo itu, kepada wartawan.

Satu hal lagi, imbuh Gendo, jika pihak provinsi telah bersikap melalui penerbitan surat, harusnya aktivitas pengurugan dihentikan. Tidak seperti yang terjadi, pengurugan terus dilakukan. “Bahkan hingga beberapa hari lalu, pun kami masih melihat adanya aktivitas itu. Kenapa masih dibiarkan?” kata Gendo, bertanya.

Sementara itu, menurut informasi yang berhasil dihimpun awak media ini, menyebutkan bahwa pengurugan dilakukan sebagai akses dalam pemasangan tiang pancang. Areal proyek yang merupakan kawasan perairan dangkal, cukup menghambat aktivitas armada proyek mencapai tempat pemasangan tiang pancang sebagai penopang dasar jembatan tol.

Pembangunan tol itu sendiri, dilakukan untuk mengurai kemacetan secara khusus wilayah Bali Selatan. Kepadatan kendaraan melintas, baik roda empat maupun roda dua semakin parah. Kondisi itu tentu saja merupakan kendala bahkan masalah yang harus dipecahkan Bali sebagai salah satu daerah kunjungan wisata internasional. Itu apalagi, Bali bakal menjadi tempat pertemuan para pejabat Negara-negara Asia Tenggara dalam APEC Sumit pada 2013 mendatang.

Lantas, jika pengurugan menjadi kendala, bisakah tol JDP selesai menjelang moment penting itu dilaksanakan? Itulah kiranya pertanyaan harus dijawab semua pihak. Duduk bersama mencari solusi terbaik untuk mengakomodir semua kepentingan public. Tidak mengedepankan kepentingan pribadi, atau golongan yang mengatasnamakan masyarakat. (Wir)