Suara Media Nasional: Sosialisasi Tentang Cukai, Pemkab Blitar Undang Petani Tembakau

Sosialisasi Tentang Cukai, Pemkab Blitar Undang Petani Tembakau

Posted in |

BLITAR, SMN - Pemerintah Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Blitar menggelar sosialisasi ketentuan bidang cukai terkait dengan peredaran rokok ilegal, Selasa (3/9) di Desa Boro Kecamatan Selorejo.

Tujuannya antara lain pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, mitigasi dampak negatif serta optimalisasi penerimaan negara. Lina Andriani, satu diantara pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Blitar di acara tersebut memaparkan dasar hukum pelaksanaan tupoksi di bidang cukai adalah UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pengertian cukai yakni pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurutnya, penerimaan dari pungutan cukai nasional pada Tahun 2012 dari target 83 trilyun realisasinya 87 trilyun, sementara tahun ini targetnya adalah 92 trilyun. Sedangkan Blitar Tahun 2012 dari 219.228.959.434 terealisasi 259.605.072.595.

Sementara itu kriteria barang yang kena cukai terdiri dari; etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang meliputi; sigaret, cerutu, rokok daun tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Lebih lanjut dikatakannya, pada kemasan harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca; merk dan jenis hasil tembakau, jumlah isi hasil tembakau yang dikemas, nama pabrik, lokasi pabrik, dan kandungan tar dan nicotine.

Dalam kesempatan yang sama, Khusna Lindarti, Kabag Perekonomian Kabupaten Blitar menjelaskan, modus pelanggaran dalam rangka penghindaran pungutan cukai yakni; hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai, produksi hasil tembakau tanpa ijin, hasil tembakau dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya, dan hasil tembakau dilekati pita cukai yang bukan haknya serta tanpa dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sanksi bagi pelanggar, akan mendapat sanksi antara lain; administrasi berupa denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah.

Ditegaskan pula prinsip dasar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah pengalokasian DBHCHT per-daerah harus didasarkan pada kontribusi penerimaan CHT daerah bersangkutan, penggunaan BDHCHT disesuaikan dengan karakteristik dan prioritas daerah dan penggunaan DBHCHT wajib dipertanggungjawabkan melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan setiap enam bulan sekali.

Sedangkan karakteristik daerah penerima DBH CHT yakni pengahasil CHT, penghasil tembakau, pengahasil CHT dan tembakau. Hadir dalam kegiatan itu, Camat Selorejo, Kades Boro, dan unsur terkait serta masyarakat atau petani serta pemakai tembakau. (mam/hms)