Suara Media Nasional: BOS Pungli di SMPN Bangun Jaya

BOS Pungli di SMPN Bangun Jaya

Posted in |

MUSI RAWAS, SMN - Pemerintah telah mengalokasikan duit negara untuk kelancaran proses belajar - mengajar pada tingkat program wajib belajar 9 tahun. Dana tersebut digunakan untuk membayar segala macam urusan siswa-siswi terkait operasional sekolah.

Yang dimaksud dengan Duit Negara tersebut merupakan kata lain dari Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah). Secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu,

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut diantaranya; fotocopy, kosumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan.

Namun kenbdati sudah dianggarkan melalui Duit Negara, pihak sekolah masih saja tidak tahu malu dan bahkan tidak pandang bulu. Dia tidak mengerti wali murid yang tak mampu, semua di pungut biaya untuk kepentingan kelompoknya.

SMPN Bagun Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan misalnya, memungut biaya ratusan ribu kepada siswa-siswi untuk keperluan yang seharusnya sudah ditanggung oleh Dana BOS. Sekolah yang jahu dari pantauan LSM ini, melakukan Pungutan Liar (Pingli) dengan alasan untuk keperluan Pengambilan SKHU Rp. 130 ribu dan Penerimaan siswa baru dipungut Rp. 50 ribu.

LSM-FPPAN (Forum Peduli Pendidikan dan Anti Narkoba) Kabupaten Musi Rawas menuding, SMP N Bangun Jaya telah melakukan Pungli kepada siswa-siswinya telah berjalan selama 3 tahun lamanya, tanpa adanya sanksi dari pihak Dinas Pendidikan. “Kami khawatir ini merupakan intruksi dari pihak Diknas,” kata Redi selaku Sekretaris LSM-FPPAN.

Bukan hanya kebijakan Pungli yang telah terjadi pada SMPN Bangun Jaya tersebut namun, tidak transparannya dalam mengunakan dana BOS. “Disekolah ini, tidak ada spanduk tentang penyelenggaraan pendidikan gratis,” ujar Redi.

Sementara itu, Suwarna Dinata, S.Pd selaku Kepala Sekolah saat ditemui untuk dimintai komentarnya, tidak ada ditempat. (abu)