Suara Media Nasional

LAMONGAN, SMN - Bantuan keuangan bagi pemerintahan desa tahun ini naik hampir dua kali lipat. Yakni dari Rp 35,2 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 64, 8 miliar di tahun 2013. Kenaikan itu terutama dari semakin banyaknya balai desa yang dibangun, kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Data tersebut diungkapkan Bupati Fadeli saat membuka sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Pendopo Lokatantra. Sosialisasi tersebut diikuti semua Kades di Lamongan, termasuk mereka yang dilantik hasil dari Pilkades massal sejak Mei lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Fadeli menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ADD tahun 2013 ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai prioritas pembangunan desa, selain pembangunan jalan poros desa, dia  menjelaskan pembangunan pasar desa merupakan salah satu proritas nya. Tahun ini rencananya akan ada 21 pasar desa yang dibangun.

Keinginan pemerintah daerah agar penggunaan ADD dijalankan sesuai ketentuan itu diwujudkan dengan mengundang inspektorat, Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri sebagai pemateri. Iptu Bambang Ady Tenggani, Kanit III Pidkor Satreskrim Polres Lamongan memberikan penjelasan tentang Tindak Pidana Korupsi dan sangsi yang akan didapat. Senada Iptu Bambang, Arfan Halim, Kasi Intel Kejaksaan Negeri setempat juga menjelaskan tindak pidana korupsi terkait ADD.

Kepala Bapemas MS Heruwidi dan kepala bidang ADD Mat Anwar menjelaskan sebanyak 30 persen dana ADD 2012  yang sebesar Rp 27,328 miliar digunakan untuk operasional desa, yakni sebesar Rp 5,838 miliar. Sedangkan 70 persen sisanya, yaitu Rp 13,624 miliar terpakai untuk biaya pemberdayaan masyarakat atau kegiatan fisik. Mengenai kegiatan fisik, dia juga menyampaikan bahwa ada Rp 3,450 miliar dana swadaya dari masyarakat.

Di kesempatan terpisah,naiknya anggaran untuk bantuan keuangan bagi pemerintahan desa itu karena naiknya TPAPD dan jumlah balai desa yang dibangun. Dijelaskannya, tahun lalu hanya ada sebanyak 34 balai desa yang dibangun. Sedangkan tahun ini sebanyak 68 desa bakal dibangun melalui dana APBD.

Selain itu, lanjut dia, juga ada kenaikan TPAPD. Tahun lalu, tunjangan terttinggi bagi Kades sebesar Rp 900 ribu perbulan. Sedangkan tahun ini tunjangan tertinggi untuk Kades naik menjadi Rp 960 ribu perbulan. Kemudian Kasi, Kaur dan Kasun yang tahun lalu tunjaangn tertingginya Rp 800 perbulan, tahun ini naik menjadi Rp 850 ribu perbulan.

Melalui pos yang sama, juga bakal dibangun 360 infrastruktur di desa, baik berupa jalan poros, jaringan irigasi dan plengsengan. Sebanyak delapan embung desa juga bakal dikeruk. (ian)