Suara Media Nasional

PROBOLINGGO, SMN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H.M. Nawi, Rabu (9/1) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013 di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo.

Penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013 ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Hotman Napitupulu, Staf Ahli Bupati, Asisten dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Sekda Nawi dalam sambutannya mengatakan penyerahan DPA-SKPD TA 2013 ini sebagai penanda dimulainya pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh SKPD pada tahun anggaran 2013.

“Sebagai awal tahun anggaran, kita semua perlu untuk menoleh kembali pada perjalanan satu tahun kemarin sebagai bahan evaluasi. Semua yang telah dicapai, mari kita lanjutkan dan tingkatkan, yang sebagian dan belum tercapai mari kita raih di tahun ini. Kalau kita berniat dan fokus untuk itu, saya yakin dengan kebersamaan apa yang menjadi cita-cita akan terwujud,” ungkap Sekda Nawi.

Menurut Sekda, dokumen yang diserahkan kepada Kepala SKPD merupakan hak sekaligus kewajiban Bupati secara konstitusional sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara. Sebagai penanggungjawab pengelolaan anggaran, Bupati mempunyai hak penuh untuk menggunakan anggaran untuk mencapai visi dan misinya sebagai Bupati yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Namun demikian, aturan perundangan mengamanatkan untuk memberikan kewenangan pengelolaan anggaran secara penuh kepada SKPD yang dipimpin Bupati, tentunya dalam koridor dan kebijakan pembangunan yang juga dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagai Bupati Probolinggo,” jelas Sekda Nawi.

Tidak lupa Sekda Nawi mengaku bangga atas pemberian penghargaan kepada staf yang telah memenuhi kriteria sebagai perencana anggaran, pejabat pengelola keuangan, bendahara dan staf operator keuangan di SKPD masing-masing.

“Saya yakin masih banyak staf lainnya di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang mampu seperti itu. Kerja staf sekecil apapun peran mereka di lingkungan kerja saudara, hargai mereka sesuai kinerja masing-masing,” terang Sekda Nawi.

Kepada SKPD yang belum menerima DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013, Sekda Nawi meminta agar diselesaikan verifikasi RKA dan DPA-nya paling lambat Kamis, 10 Januari 2013, sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dapat dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu.

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tanto Walono dalam paparan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dan gambaran umum APBD tahun anggaran 2013 menyatakan pengesahan APBD TA 2013 di Kabupaten Probolinggo dapat dilaksanakan tepat waktu dan menempati peringkat 6 kabupaten/kota se Jawa Timur. “Pada tahun 2013 ini kita mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 25,7 M,” ungkap Tanto.

Menurut Tanto, pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.315.890.369.394 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.355.852.096.544. Untuk belanja dan prioritas pembangunan meliputi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketersediaan bahan pangan , energi dan air, peningkatan pelayanan masyarakat dengan mudah dan murah dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dibidang pendidikan.

Kemudian, pelayanan terhadap kesehatan, KB serta penanganan rakyat terlantar, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. “Realisasi anggaran tahun 2012 mencapai Rp. 1.243.469.246.633,17 atau sekitar 98,24% dan belanja sebesar Rp. 1.291.225.371.432,59 atau sekitar 94,54%,” jelas Tanto.

Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hotman Napitupulu mengungkapkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2012 sudah sangat bagus. Apalagi pengesahan APBD tahun anggaran 2013 sudah tepat waktu dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat menjadi modal untuk mendapatkan opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Faktor penyebab belum diperolehnya opini WTP dari BPK diantaranya karena tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengelolaan BMD yang belum tertib,” ujar Hotman.

Penyerahan DPA-SKPD TA 2013 secara simbolis diserahkan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Raharjo, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Endang Astuti, Kepala Bagian Umum Hudan Syarifuddin, Camat Krejengan Suharto, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Erlin Setiawati dan Direktur RSUD Tongas dr. Anang Budi Joelijanto.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada pejabat/staf berkriteria baik untuk pengelolaan keuangan daerah. Untuk kategori penatausahaan keuangan daerah tahun 2012 diberikan kepada Oka Fery Sandi staf Disbunhut selaku operator Simda Penatausahaan, A. Cholik Hasim staf Dinkes selaku bendahara penerimaan, Herman Hidayat Kasubag Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku PPK SKPD dan Sulami staf Kecamatan Krejengan selaku bendahara pengeluaran.

Untuk kategori penganggaran daerah tahun 2013 diberikan kepada Ibnu Fajar Kasubag Perencanaan Disbunhut, Budi Santoso staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB selaku operator Simda, Laily Indriastuti selaku staf perencanaan RSUD Tongas dan Zumrotul Anis staf Kecamatan Krejengan selaku operator Simda. (wan)