Suara Media Nasional

BANYUWANGI, SMN - Sidang terdakwa eks Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, yang diduga melakukan korupsi pengadaan lahan untuk proyek lapangan terbang (Lapter) di Blimbingsari Banyuwangi digelar di ruang Tipikor Pengadilan negeri Surabaya, Selasa(8/1/2013).

Dalam sidang ini, ketua hakim Sahman Girsang nampak geram dengan menegur eks bupati ini terkait keteledorannya dalam mengurus pelepasan lahan untuk proyek prestisius tersebut. Teguran hakim itu terlontar karena pelepasan lahan proyek Lapter itu sudah dilakukan 2006-2007, silam namun Ratna tak kunjung melengkapi berkas-berkasnya.

Salah satunya adalah tidak membentuk tim penaksir harga. Akibat tak adanya penaksir harga, Ratna dianggap telah menyalahi Peraturan Presiden (perpres) No 65.

Hakim ketua menegur Ratna bahwa diabaikannya pembentukan tim penaksir harga pada pelepasan lahan menjadi masalah karena tidak sesuai ketentuan. “Jika Anda mengatakan Anda dicari-cari kesalahan, Anda memang salah sehingga itu menjadi celah Anda,” tegas Hakim Sahman, Selasa(8/1/2013).

Sebelumnya diketahui Ratna juga mengupayakan pembentukan tim penaksir dengan menyurati Sekretaris daerah (Sekda) dan Dinas Pendapatan daerah yang mengurusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , namun ditolak. Seharusnya, selain tim penaksir resmi, penaksir juga bisa dibentuk dengan menggunakan tim penaksir independen. “Tapi saat itu belum ada lembaganya,” ungkap Ratna.

Lantas, Ratna menjawab harga ditetapkan berdasarkan pertemuan yang dilakukan antara panitia dengan pemilik tanah. Saat itu Pemda menawar Rp 57 ribu setiap meternya.

Sekedar diketahui, dijadwalkan pekan depan Ratna akan menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Ratna sepertinya akan dituntut perkara dugaan korupsi pelepasan lahan pada proyek lapter Banyuwangi 2006-2007 lalu, yang merugikan negara Rp 19 miliar dan didakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. (har/pin)