Suara Media Nasional

Penambangan yang ada di pantai Dlodo diduga. tidak lagi memenuhi Good Mining Practice (tata penambangan yang baik dan benar), ini terbukti tidak adanya patok sebagai tanda batas WIUP (wilayah ijin usaha pertambangan) yang bertentangan dengan Perda kabupaten Tulungagung NO. 11 2010 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Pasal 50 ayat 1 “ dalam jangka waktu 6 (bulan) sejak diperoleh IUP operasi produksi,pemegang IUP produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP”, yang terjadi dlodo tanda pembatas WIUP yang ada tidak terpasang tertumpuk di bawah pohon kelapa.Selain itu kerusakan lingkungan yang ada juga sudah mengkhawatirkan.

Dengan adanya hal semacam ini seharusnya pemerintah daerah melalui dinas PU Pengairan dan ESDM dan tim yang sudah dibentuk untuk menanggani masalah tersebut  melakukan pengawasan secara instensif dan tuntas, jangan hanya mengeluarkan izin pertambangan tetapi juga harus  mengawasi sepak terjang para penambang sehingga tidak  menimbulkan masalah sosial dan masalah lingkungan.Disamping itu hilir mudiknya kendaraan truk pengangkut pasir besi dengan tonase yang besar berakibat pada kondisi infrastruktur jalan menuju pantai menjadi rusak parah.Akibatnya terkesan hanya pengusaha dan segelintir orang saja yang mendapat keuntungan dan masyarakat yang dirugikan.

Lebih penting diingat pasir besi di pantai mampu menahan laju gelombang laut,selain itu dapat mencegah atau menghambat abrasi.Maka dari itu diharapkan Pemkab tulungagung tidak menutup mata terkait permasalahan yang ada di (bekas) pantai Dlodo. Bersambung… (pai2/gus)