Suara Media Nasional: Jombang Peringkat Ke-5, Kinerja Terbaik Nasional

Jombang Peringkat Ke-5, Kinerja Terbaik Nasional

Posted in |

Jombang, SMN - Setelah tahun lalu meraih peringkat pertama di tingkat nasional dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah atau otonomi daerah, Jombang kembali masuk 5 besar dalam penilaian ini. Seperti yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 100-279 tahun 2012 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Jombang meraih poin 3,0872 dan berada di peringkat ke-5 nasional.

Bupati Jombang, Drs.H Suyanto, MM mengaku bangga dengan penghargaan ini. Apalagi, Jombang dapat mempertahankan prestasi ini. “Merupakan suatu kebanggaan, mengingat persaingan begitu ketat. Karena untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih, terima kasih kepada aparatur pemerintah yang selama ini telah bekerja maksimal dan telah memberikan pelayanan terbaiknya,” tegas Bupati Jombang.

Tahun lalu Kabupaten Jombang berada di peringkat pertama dari 340 kabupaten / kota yang masuk nominasi penilaian. Namun kali ini persaingan makin ketat, sebab jumlah peserta tahun ini bertambah menjadi 346 kabupaten / kota.

Dengan status penilaian “sangat tinggi” dan meraih skor 3,0872, kota santri masih dapat bertahan di peringkat 5 besar disaat kabupaten/kota lain yang tahun lalu masuk 5 besar digeser kabupaten / kota lain. Hal ini tergolong sulit mengingat persaingan begitu ketat dengan selisih skor yang tipis.

Kabupaten Sleman yang saat ini meraih peringkat pertama dengan skor 3,1969 hanya beda tipis nilainya dengan Jombang. Di peringkat 2,3 dan 4 masing-masing diraih oleh Kabupaten Wonosobo, Boyolali dan Karanganyar.

Sementara itu di kategori kota, Yogyakarta meraih poin tertinggi yakni 3,2397 dan mengungguli 9 kota lain yang masuk 10 besar perolehan nilai tertinggi. Untuk kategori propinsi, Jawa Timur berhasil meraih poin maksimal yakni 2,7696 dan menduduki peringkat pertama. Menyusul kemudian Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Presiden RI Boediono yang hadir dalam acara penerimaan penghargaan tersebut mengucapkan selamat kepada 23 kepala daerah yang menerima penghargaan otonomi daerah. Wapres yang selalu tapil bersahaja ini lantas mengajak audience untuk mencermati sambutannya di Bogor tahun lalu. “Tahun kemarin ada dua hal yang saya tonjolkan, yakni system reward and punishment dan perbaikan pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Boediono melanjutkan, system reward and punishment dibangun secara bertahap dan tidak instan. Seperti halnya penghargaan yang diberikan kali ini. Namun ia juga memandang perlu untuk memberikan punishment kepada daerah atau institusi jika tak dapat memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah. “Kalau punishment mungkin tidak besar namun dapat dirasakan,” candanya.

Pertimbangan lain yang ia sampaikan kala itu adalah tentang perbaikan pengelolaan keuangan. Karena ia menilai pengelolaan keuangan merupakan akar dari berbagai masalah. “Mari kita kejar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bagi semua daerah dan ini penting, langkah yang paling pertama dan strategis,” pungkasnya.

Pada malam harinya, giliran Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri yang membagikan piala penghargaan kepada 23 kepala daerah tingkat kabupaten, kota dan propinsi di tempat yang sama. Mendagri berharap penghargaan ini dapat lebih memacu kinerja aparatur pemerintah di daerah. "Harus semakin meningkat," ujarnya sesaat sebelum prosesi penyerahan penghargaan. (Puji)