Suara Media Nasional

LSM LIRa (Lumbung Informasi Rakyat) Lumajang menuding dewan, yang getol meminta Pemkab untuk membesar anggaran untuk infrastruk jalan senilai Rp 110 miliar, memiliki nuasa politis. Akibatnya, pembahasan RAPBD 2011 menjadi alot dan terancam molor hingga akhir Januari.

Bupati LIRa Lumajang, Zainal Abidini mengatakan, dengan dewan memaksaan pemkab untuk menganggarkan infrastruktur jalan, itu sarat muatan politik. "Saya melihat dewan mempending pengadaan ambulans dan motor BPD bernuansa politik. Itu karena pengadaan barang itu adalah program Masdar dan As'at saat maju menjadi orang nomor satu di Lumajang," ungkap Zainal.

LIRa mengharapkan dewan tidak terlalu memaksaan soal anggaran untuk infrastruktur jalan di RAPBD 2011, karena yang dirugikan adalah masyrakat Lumajang. Yang mana pembangunan bisa terhambat bila RAPBD Tidak segera disahkan. "Saya melihat ada skenario besar di balik dewan memperlambat pembahasa RAPBD 2011 kali ini," ungkap Zainal.

Menurutnya, dewan harus melihat kepentingan rakyat bukan soal politisnya dalam RAPD 2011. Padahal pemerintah di Lumajang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemkab. "Dewan jangan memaksakan kehendak dan menacari masalah, karena RAPD 2011 sudah mengacu pada RAPBD 2010," ujar pria yang kini aktif di Pemuda Hanura.

Alotnya pembahasan RAPBD 2011 antara legislatif dengan eksekutif, LIRa beranggapan semakin terlihatnya ketegangan di dua lembaga itu. "Kalau politis terus dikedepankan, yang menjadi korban rakyat," pungkasnya. (hud/ed)