Suara Media Nasional: Proyek LPJ Badung Masih Jadi Sorotan

Proyek LPJ Badung Masih Jadi Sorotan

Posted in |

BADUNG, SMN - Proyek Lampu Penerangan Jalan atau LPJ ditangani Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung masih menjadi sorotan. Masih menyimpan tandatanya terkait dugaan murk up terjadi pada proyek jenis panel surya (solar cell) digarap PT. Guna Swastika Dinamika dengan masa kontrak berakhir pada 23 Desember 2012. Salah satunya seperti dilontarkan DPRD setempat saat rapat paripurna yang digelar awal Februari 2013 lalu.

Menurut dewan, dugaan terjadi penggelembungan anggaran pada proyek itu harus disikapi serius. Harga LPJ pertiang dipatok 80 juta Rupiah itu diduga kemahalan. Dilapangan masih berkisar 10 jutaan Rupiah pertiang. Sehingga atas dugaan itu, Dewan Badung sepakat untuk melayangkan surat kepada BPK supaya segera melakukan audit investigasi.

Sayang, pihak PT. Guna Swastika Dinamika malah menanggapi dingin tudingan yang dialamatkan dewan Badung itu terhadapnya. Kendati dugaan telah bergulir sejak proyek masih dalam penggarapaannya, atau sekitar akhir 2012 lalu, Suprianto, disebut ditunjuk selaku Pimpro oleh perusahaan, justru mengaku tidak tahu adanya tudingan disampaikan dewan Badung itu.

“Wah, saya malah belum tahu jika dewan menduga terjadi mark up pada proyek LPJ. Apalagi kondisi proyek saat ini sudah kelar. Dan yang pasti, kami bekerja sesuai prosedur. Harga sudah sesuai penawaran pada system ULP,” ujar Suprianto, dari balik ponselnya ketika dihubungi wartawan. Selasa (6/2/2013).

Parahnya lagi, seiring kelarnya proyek LPJ, diakui Suprianto, dirinya bersama staf lain perusahaan telah ditarik ke kantor pusat di Jakarta. Alamat domisili kantor di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 57 X, Mumbul, Nusa Dua, Badung, disebutkan sudah diserahkan kembali pada pemiliknya. Hanya dikontrak sementara saat perusahaan melakukan penggarapan proyek yang dimenangkan melalui ULP Badung. Dan masa kontrak tempat berakhir hingga 31 Januari 2013. “Besar kemungkinan, kami tidak kembali ke Bali, karena proyek sudah kelar. Kontrak domsili sementara perusahaan kami telah berakhir hingga 31 Januari 2013,” jelas Suprianto.

Menanggapi hengkangnya perusahaan rekanan proyek LPJ dari Bali, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Badung, I Made Sutama, menyebut bukan masalah. Ia yang sejak kasus dugaan bergulir bersikukuh menyebutkan bahwa proyek sudah sesuai aturan, mengatakan bahwa PT. Guna Swastika Dinamika, masih punya alamat lain selain di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 57 X, Mumbul, Nusa Dua, Badung. Dan proyek kini masih dalam masa pemeliharaan hingga 31 Mei 2013.

“Proyek ini masih dalam masa pemeliharaan. Rekanan masih punya tanggung jawab perbaikan jika terjadi kerusakan. Itu selama 6 bulan, atau hingga Mei 2013. Jadi, tidak masalah bersangkutan pindah alamat. Apalagi uang jaminan sebesar 5 % dari nilai proyek masih kami pegang. Belum kami serahkan hingga batas waktu pemeliharaan berakhir,” tandas Sutama, di kantornya. Rabu, 6 Februari 2013.

Sebelum akhirnya menjadi pembahasan dalam paripurna Dewan Badung, permasalahan proyek LPJ Dishubkominfo Badung pun sempat muncul pada akhir tahun 2012 lalu. Selain diduga kemahalan, proyek itupun sempat molor dari target dalam kontrak. Tudingan murk up pun sebelumnya sempat dibantah Kadishubkominfo Badung, I Made Sutama. Dia berdalih harga LPJ yang dipasang agak mahal karena kualitasnya bagus. Ia bahkan menandaskan bahwa semua proses yang dilakukan telah sesuai prosedur. Penentuan harga pun sudah berdasarkan sistem ULP Pemkab Badung.

Total anggaran proyek sendiri dialokasi sebesar 25,5 milyar Rupiah. Dalam kontrak, dana sejumlah itu disiapkan untuk pemasangan 305 tiang dan 610 lampu paket LPJ jenis solar cell di Jalan by pass Ngurah Rai Tuban-Nusa Dua atau tepatnya dari titik setelah simpang bandara Ngurah Rai hingga titik di wilayah Mumbul Nusa Dua. Pertiang dipatok harga 80 juta Rupiah. Namun, karena dilapangan ditemukan harga barang hanya berkisar 10 juta Rupiah per tiang, kasus dugaan penyimpangan anggaran ini pun akhirnya menjadi sorotan public. Akankah BPK turun menyikapi dugaan kasus mark up seperti diharapkan DPRD Badung? (Wir)