Suara Media Nasional: Ketua Dewan Pendidikan Mengatakan Dindik Plin-plan

Ketua Dewan Pendidikan Mengatakan Dindik Plin-plan

Posted in |

NGAWI, SMN - Kisruh pergantian sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur khusus di SMAN 1 Ngawi membuat dewan pendidikan (DP) setempat geram. Pun DP menuding dinas pendidikan (dindik) kurang matang melakukan perencanan hingga PPDB jalur khusus itu terancam digugat wali calon murid yang sebelumnya dinyatakan lolos. ‘’Dindik (dinas pendidikan, Red) plin-plan sehingga wajar kalau timbul polemik,’’ kecam Ketua Dewan Pendidikan Ngawi Istar Dururi.

Menurut Istar, plin-plannya dindik terlihat dalam sistem perekrutan calon siswa baru yang awalnya menggunakan nilai rapor murni. Namun setelah dilakukan perankingan oleh pihak sekolah baik SMAN 1, SMAN 2, maupun SMKN 1 Ngawi, dindik mendadak menerbitkan surat edaran yang dijadikan dasar untuk melakukan ujian tes tulis.

Hal itu, kata dia, melukai hati wali calon murid lantaran anaknya kecewa. Selain itu, rasa keadilan bagi masyarakat ternodai. ‘’Tapi mengapa SMKN 1 tetap melakukan perankingan dan sudah diumumkan hasilnya. Sedangkan dua SMAN itu (SMAN 1 dan SMAN 2, Red) melanjutkan test. Ini tidak sesuai isi surat edaran,’’ tegasnya.

Istar menyayangkan alasan dindik mengubah sistem tersebut lantaran adanya protes dari dua SMPN favorit di Ngawi. Protes itu lantaran anak didiknya banyak yang dinyatakan tidak lolos. Padahal, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan siswa SMPN pinggiran memiliki kualitas lebih unggul dibandingkan sekolah di perkotaan. ‘’Berarti dinas tidak yakin dengan keberhasilan dan kualitas pendidikan di daerahnya. Apa salah jika sekolah pinggiran lebih unggul dari sekolah kota? Ini yang harus diperhatikan,’’ tuturnya.

Istar juga menuding dindik arogan lantaran pihaknya dan stake holder tidak dilibatkan membahas PPDB, baik jalur regular khusus maupun PMDK. Pun dia mengaku belum menerima Surat Edaran Nomor 420/415/404.101/2013 tentang PPDB Jalur Khusus, meski dalam surat tersebut tertulis tembusan ke lembaganya. ‘’Dewan Pendidikan tidak dilibatkan dalam pembahasan PPDB. Kami selalu ditilap. Jadi, wajar kalau ada persoalan begini,’’ katanya.

Rencananya, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke Dindik Ngawi terkait kisruh PPDB jalur khusus itu. Dia juga kurang sependapat dengan stateman Kabid Dikmen Gunadi Ash Cidiq yang menantang wali calon murid SMAN 1 menggugat dinas pendidikan. ‘’Itu (menantang, Red) bukan cara orang-orang berpendidikan. Harusnya dimusyawarahkan dengan duduk bersama,’’ ujarnya.

Sementara, Agus Wiyono , anggota komisi I DPRD Ngawi, menuding kebijakan dindik mengubah regulasi dari sistem perangkingan ke tes karena banyaknya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan dua sekolah favorit itu. Faktor ‘’titipan’’ kursi, kata dia, membuat dinas pendidikan mengambil keputusan controversial tersebut. ‘’Mungkin dinas kebingungan karena banyaknya yang titip, sehingga harus mengubah ke sistem tes,’’ ucapnya.

Politikus PAN ini juga meminta dindik menjamin kepastian hukum dari PPDB jalur khusus itu agar masyarakat tenang. ‘’Ini harus menjadi perhatian dindik agar tidak grusa-grusu dan memikirkan pola yang mantap, jangan menggampangkan,’’ paparnya. (Sy)