PK-PAM Bali: 70 Persen Masyarakat Bali Sudah terlayani Air Minum


Ida Bagus Lanang,
Kasatker PK-PAM Bali

BALI, SMN - Penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu program prioritas dan menjadi target perwujudan oleh pemerintah. Tidak saja pada skala regional dalam hal ini melalui pemerintah daerah atau provinsi, pun demikian pada skala nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Bahkan capaian ditetapkan dalam MDGs (Millennium Development Goals) dengan standar prosentase sebesar 68,687 % untuk skala nasional harus tercapai di 2015.
Untuk daerah, salah satunya provinsi Bali standar capaian ditetapkan sebesar 75 % dari jumlah penduduk. Pada 2015 nanti, upaya penyediaan air minum bagi masyarakat sejumlah itu harus terwujud atau dicapai oleh pemerintah Bali.

Ida Bagus Lanang Suardana, Satker PK-PAM Bali, mengaku optimis dalam mewujudkan standar yang ditetapkan. Bahkan Bali, kata dia, hingga Mei 2012 saja, cakupan layanan yang telah terbangun sudah mencapai sekitar 70 persenan lebih. Artinya, hanya tersisa 5 persen saja untuk diupayakan diwujudkan hingga tahun 2015 mendatang.
“Dan prosentase itu masih kita ukur di tingkat perkotaan saja. Program-program pemerintah yang dialokasikan terhadap wilayah pedesaan, baik dari pusat salah satunya melalui DAK dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, belum terhitung karena keterbatasan SDM atau pegawai khusus melakukan pendataan itu,” ungkap pria familiar dipanggil Gus Lanang itu.
Program penyediaan air minum yang dialokasi ke pedesaan, dituturkan Gus Lanang, cukup banyak dialokasikan. Diantaranya melalui dana DAK, biasanya digunakan dalam pembangunan mata air atau pembangunan sumur-sumur dangkal yang dinyatakan merupakan pelayanan air minum aman konsumsi bagi masyarakat. Dan itu boleh dihitung dalam cakupan layanan air minum yang menjadi standar capaian Bali menurut target MDGs yakni sekitar 75 persen itu.
Dengan gambaran disebutkan itu, bisa dipastikan, cakupan layanan tercapai oleh Bali lebih dari 70 %. Mengingat layanan-layanan air minum yang terbangun di pedesaan belum terpetakan. Dan standar target yang ditetapkan itu merupakan peruntukan bagi seluruh penduduk di semua wilayah, dari perkotaan hingga penduduk pedesaan.
“Mungkin di 2013 nanti, cakupan pedesaan baru bisa terhitung. Master plan atau rencana induk penyediaan layanan sudah mulai dipersyaratkan. Dari itu, pemerintah kabupaten/kota baru akan mempunyai sumber data. Berapa cakupan layanan sudah dan belum terealisasi, berapa dan di wilayah mana itu terjadi,” kata Gus Lanang.
Bagi desa yang belum terbangun layanan air, disebutkan, nantinya akan dibahas bersama kabupaten bersangkutan terkait siapa yang akan melakukan penyediaan. Jika kabupaten dinilai tidak mampu, akan diupayakan atau pihaknya akan mempasilitasi supaya mendapat bantuan melalui anggaran APBN atau dana pusat.
Sementara untuk system yang terbangun saat ini, menurut Gus Lanang, kendalanya lebih mengarah pada tingkat kesulitan sumber air. Dan itu perlu dikaji. Pasalnya, Bali dikatageri oleh pusat sebagai daerah cukup berhasil dalam penyediaan air minum untuk masyarakat. Dinilai tertinggi dibanding provinsi lain. Akibatnya, saat Bali memerlukan dukungan pusat, menjadi kalah prioritas dengan desa-desa di provinsi lain.
Seperti contoh untuk menangani desa yang mengalami kesulitan air saat kemarau, sementara sumber air jauh dari desa bersangkutan. Itu memerlukan biaya cukup tinggi. Namun harus diwujudkan demi tercapainya standar yang ditetapkan itu serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah akan layanan ketersediaan air minum itu untuk masyarakat.
“Kedepan kita upayakan, agar kondisi seperti itu (desa yang dicontohkan red) tetap menjadi prioritas. Terakomodir untuk menyelesaikan masalah-masalah kekurangan air yang masih dialami sebagaian wilayah desa. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan cakupan-cakupan layaan air minum. Kendati Bali dinilai pusat bukan wilayah berpenduduk padat,” jelas Gus Lanang, begitu.
Untuk layanan air minum yang tengah dibangun PK-PAM saat ini, adalah IPA (Instalasi Penyediaan Air minum) Petanu dengan potensi yang dihasilkan 300 liter perdetik. Akan didistribusi untuk memenuhi kebutuhan air minum di tiga kabupaten/kota yakni, Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.
Target sumber layanan selanjutnya adalah IPA Penet dengan potensi sama seperti IPA Petanu yakni 300 liter perdetik. Rencana distribusi untuk Kota Denpasar dan Badung Selatan dengan anggaran disetujui pusat atau dari APBN sekitar 140 milyar Rupiah. (Wir)
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Read Comments

0 Response to "PK-PAM Bali: 70 Persen Masyarakat Bali Sudah terlayani Air Minum"


KLINIK KANG JANA

KLINIK KANG JANA