PK-PAM Bali: 70 Persen Masyarakat Bali Sudah terlayani Air Minum
Posted in |
Ida Bagus Lanang,
Kasatker PK-PAM Bali
|
BALI, SMN - Penyediaan air
minum bagi masyarakat merupakan salah satu program prioritas dan menjadi target
perwujudan oleh pemerintah. Tidak saja pada skala regional dalam hal ini
melalui pemerintah daerah atau provinsi, pun demikian pada skala nasional yang
dijalankan pemerintah pusat. Bahkan capaian ditetapkan dalam MDGs (Millennium
Development Goals) dengan standar prosentase sebesar 68,687 % untuk skala
nasional harus tercapai di 2015.
Untuk daerah,
salah satunya provinsi Bali standar capaian ditetapkan sebesar 75 % dari jumlah
penduduk. Pada 2015 nanti, upaya penyediaan air minum bagi masyarakat sejumlah
itu harus terwujud atau dicapai oleh pemerintah Bali.
Ida Bagus
Lanang Suardana, Satker PK-PAM Bali, mengaku optimis dalam mewujudkan standar
yang ditetapkan. Bahkan Bali, kata dia, hingga Mei 2012 saja, cakupan layanan
yang telah terbangun sudah mencapai sekitar 70 persenan lebih. Artinya, hanya
tersisa 5 persen saja untuk diupayakan diwujudkan hingga tahun 2015 mendatang.
“Dan
prosentase itu masih kita ukur di tingkat perkotaan saja. Program-program
pemerintah yang dialokasikan terhadap wilayah pedesaan, baik dari pusat salah
satunya melalui DAK dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, belum terhitung karena
keterbatasan SDM atau pegawai khusus melakukan pendataan itu,” ungkap pria
familiar dipanggil Gus Lanang itu.
Program
penyediaan air minum yang dialokasi ke pedesaan, dituturkan Gus Lanang, cukup
banyak dialokasikan. Diantaranya melalui dana DAK, biasanya digunakan dalam pembangunan
mata air atau pembangunan sumur-sumur dangkal yang dinyatakan merupakan
pelayanan air minum aman konsumsi bagi masyarakat. Dan itu boleh dihitung dalam
cakupan layanan air minum yang menjadi standar capaian Bali menurut target MDGs
yakni sekitar 75 persen itu.
Dengan gambaran
disebutkan itu, bisa dipastikan, cakupan layanan tercapai oleh Bali lebih dari 70
%. Mengingat layanan-layanan air minum yang terbangun di pedesaan belum
terpetakan. Dan standar target yang ditetapkan itu merupakan peruntukan bagi
seluruh penduduk di semua wilayah, dari perkotaan hingga penduduk pedesaan.
“Mungkin di
2013 nanti, cakupan pedesaan baru bisa terhitung. Master plan atau rencana
induk penyediaan layanan sudah mulai dipersyaratkan. Dari itu, pemerintah
kabupaten/kota baru akan mempunyai sumber data. Berapa cakupan layanan sudah
dan belum terealisasi, berapa dan di wilayah mana itu terjadi,” kata Gus
Lanang.
Bagi desa yang
belum terbangun layanan air, disebutkan, nantinya akan dibahas bersama
kabupaten bersangkutan terkait siapa yang akan melakukan penyediaan. Jika
kabupaten dinilai tidak mampu, akan diupayakan atau pihaknya akan mempasilitasi
supaya mendapat bantuan melalui anggaran APBN atau dana pusat.
Sementara
untuk system yang terbangun saat ini, menurut Gus Lanang, kendalanya lebih mengarah
pada tingkat kesulitan sumber air. Dan itu perlu dikaji. Pasalnya, Bali dikatageri
oleh pusat sebagai daerah cukup berhasil dalam penyediaan air minum untuk
masyarakat. Dinilai tertinggi dibanding provinsi lain. Akibatnya, saat Bali
memerlukan dukungan pusat, menjadi kalah prioritas dengan desa-desa di provinsi
lain.
Seperti contoh
untuk menangani desa yang mengalami kesulitan air saat kemarau, sementara
sumber air jauh dari desa bersangkutan. Itu memerlukan biaya cukup tinggi.
Namun harus diwujudkan demi tercapainya standar yang ditetapkan itu serta
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah akan layanan ketersediaan air minum
itu untuk masyarakat.
“Kedepan kita
upayakan, agar kondisi seperti itu (desa yang dicontohkan red) tetap menjadi
prioritas. Terakomodir untuk menyelesaikan masalah-masalah kekurangan air yang
masih dialami sebagaian wilayah desa. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan
cakupan-cakupan layaan air minum. Kendati Bali dinilai pusat bukan wilayah
berpenduduk padat,” jelas Gus Lanang, begitu.
Untuk layanan
air minum yang tengah dibangun PK-PAM saat ini, adalah IPA (Instalasi Penyediaan
Air minum) Petanu dengan potensi yang dihasilkan 300 liter perdetik. Akan didistribusi
untuk memenuhi kebutuhan air minum di tiga kabupaten/kota yakni, Badung,
Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.
Target sumber
layanan selanjutnya adalah IPA Penet dengan potensi sama seperti IPA Petanu
yakni 300 liter perdetik. Rencana distribusi untuk Kota Denpasar dan Badung
Selatan dengan anggaran disetujui pusat atau dari APBN sekitar 140 milyar
Rupiah. (Wir)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "PK-PAM Bali: 70 Persen Masyarakat Bali Sudah terlayani Air Minum"
Post a Comment