NGAWI, SMN - Kalangan pimpinan dewan tampaknya masih gamang soal rencana interpelasi terkait karut marut bantuan sarana prasarana desa (sarprasdes) 2013. Terbukti, DPRD mendadak menggelar rapat internal untuk menentukan opsi yang dianggap tepat selain interpelasi. Pasalnya, pengajuan hak bertanya pada kepala daerah itu dinilai berpotensi menyulut tensi politik di dewan. ‘’Ini bentuk kekhawatiran pimpinan agar tidak menimbulkan kekacauan lebih luas,’’ terang Agus Wiyono, salah seorang inisiator interpelasi, kemarin (10/5).

Dijelaskan Agus, pihaknya mendapat undangan rapat internal di ruang ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko. Selain dirinya, kata dia, empat ketua komisi, tujuh ketua fraksi dan dua wakil ketua dewan juga hadir dalam rapat yang digelar tertutup sejak pukul 13.00 hingga sekitar pukul 16.00 itu.

Rapat tersebut untuk menyatakan sikap atas nama lembaga DPRD terhadap bantuan sarprasdes yang dinilai menilap usulan anggota dewan saat reses. ‘’Semua undangan hadir dan menyatakan usulannya,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Ngawi.

Politikus PAN ini mengatakan, hasil rapat internal itu memunculkan tiga opsi. Pertama, bantuan sarprasdes dengan reses dewan akan dipisahkan. Namun, anggota dewan masih bingung terkait dasar hukumnya membolehkan atau tidak. Opsi kedua, bantuan sarprasdes usulan anggota DPRD akan diakomodasi dalam APBD Perubahan. Selain itu, meminta Kepala Bappeda Arif Suyudi untuk meminta maaf dan mengakui kekhilafannya. ‘’Serta melakukan sosialisasi ulang kepada 45 kades penerima bantuan sarprasdes tambahan, dan dimuat di media massa bonafid,’’ ungkapnya.

Wakil Ketua III DPRD Ngawi Setyo Armodo menampik jika rapat internal itu untuk ‘’mengembosi’’ rencana interpelasi yang disusung duo ‘Gus Dim’. Dia bahkan menyatakan dukungannya, asal dalam pertemuan lusa Sekda Ngawi Siswanto, Bappeda, Bappemas Pemdes, dan DPPKA mampu memberikan solusi atas tidak terkovernya usulan legislatif terkait bantuan sarprasdes 2013. ‘’Kalau tidak ada jalan keluar, apa boleh buat (interpelasi akan didukung),’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Ngawi Maryoto mengaku kecewa atas tidak terkovernya usulan anggota dewan terkait bantuan sarprasdes saat reses dengan masyarakat. Padahal, kata dia, pihaknya telanjur menyanggupi pengupayaan kebutuhan sarana prasarana masyarakat dengan mengusukan ke pemerintah. ‘’Ini harus kami kawal supaya pembangunan sarprasdes sesuai yang dibutuhkan masyarakat,’’ tuturnya.

Pihaknya juga meminta Arif Suyudi menyampaikan keterangan secara gamblang terkait bantuan tersebut. ‘’Bappeda jangan slintutan. Kami ini setiap hari dapat masukan dan apsirasi. Bantuan itu ditunggu-tunggu, jangan kecewakan masyarakat,’’ ucapnya. (Sy)