Suara Media Nasional: Ponorogo Raih Penghargaan Otonomy Award, Bukti Nyata Janji Pemerintahan “ADA”

Ponorogo Raih Penghargaan Otonomy Award, Bukti Nyata Janji Pemerintahan “ADA”

Posted in |

PONOROGO, SMN - Kabupaten Ponorogo kembali mendapat penghargaan Otonomi Award untuk kategori terobosan Inovatif bidang pelayanan Administrasi Kependudukan berkat kerjasama dengan PT. POS dan rumah sakit. Yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Institut Programe (JPIP).

Penghargaan disampaikan oleh gubernur Jawa Timur H. Soekarwo di Surabaya tanggal 6 Oktober yang lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintahan Amin-Ida (ADA) benar-benar merealisasikan janjinya waktu akan mencalonkan diri jadi pemimpin daerah.

Yakni akan menyelesaikan masalah administrasi kependudukan termasuk pengurusan Akte dan KTP dengan cepat dan biaya murah. Berbagai terobosan dilakukan pemkab Ponorogo dalam hal ini dinas Dukcapil untuk mencapai target yang telah ditentukan yakni bekerjasama dengan PT. POS dan seluruh rumahsakit yang ada di Ponorogo. “Kami akan terus berupaya untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat Ponorogo dalam pengurusan KTP, KK dan Akte kelahiran dengan cepat dan murah, “ungkap H. Amin, Mhum Bupati Ponorogo. Lebihlanjut Amin menjelaskan berbagai terobosan akan terus dilakukan agar masalah kependudukan di Ponorogo ini dapat terselesaikan. Dan tidak ada alasan lagi bagi warga yang tidak mempunyai KTP ataupun akte dengan alasan biaya ngurus yang mahal. Terkait E-KTP bupati Amin optimis akan selesai Oktober ini.

Berbagai terobosan dilakukan agar program ini selesai tepat waktu yang ditargetkan. Termasuk memberi kemudahan bagi warga lanjut usia ataupun yang sedang sakit dengan dimana petugas yang akan datang ke rumah mereka. Kini dinas Dukcapil Ponorogo jemput bola keliling ke 21 kecamatan yang ada di Ponorogo untuk melayani masyarakat, untuk perpanjangan KTP dan Akte cukup satu hari selesai. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh masyarakat Ponorogo. Dengan program-program terobosan dari pemkab Ponorogo yang pro wong cilik tentu akan mengurangi beban mereka dalam hal mendapatkan KTP, KK dan Akte kelahiran. Semoga terobosan-terobosan dibidang lainnya dapat direalisasikan. Dibidang pendidikan masyarakat Ponorogo sangat menunggu suatu kebijakan dari pemerintah daerah agar biaya pendidikan yang mahal dapat ditekan. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dengan biaya murah namun tetap berkualitas. (any)