Suara Media Nasional: Pendirian SLB Negeri Kediri Terkatung-katung

Pendirian SLB Negeri Kediri Terkatung-katung

Posted in |

KEDIRI, SMN - Pendirian sekolah luar biasa (SLB) Negeri di Kota Kediri dinilai sudah mendesak. Namun pembangunan gedungnya terkatung-katung, padahal sejak setahun lalu Walikota Kediri, Samsul Ashar sudah menyetujuinya. Selama ini, tiga SLB yang ada adalah milik swasta yang dimungkinkan biaya sekolahnya tidak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin (gakin).

Anggota DPRD Kota Kediri mempertanyakan kelambanan proses pendirian gedung SLB Negeri yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum juga terealisasi. “Tahun lalu, Pak Wali sudah menyetujui pendirain SLB Negeri, tapi mengapa Dinas Pendidikan (Disdik) belum juga mewujudkannya,” kata Anggota DPRD, Erita Dewi, Minggu (27/1).

Menurutnya, selama ini di Kota Kediri memang sudah ada tiga SLB namun semuanya milik yayasan, yang biayanya kurang terjangkau oleh anak-anak gakin. “Kalau di SLB swasta, saya kira gakin tidak mungkin menyekolahkan anaknya di sana, terutama yang mempunyai kekurangan fisik atau mental,” ujarnya.

Ditambahkan Erita, sesuai dengan UUD 45, semua warga Negara Indonesia berhak dan wajib mendapatkan pendidikan. “Dengan belum dibangunnya atau tersedianya gedung SLB Negeri, tentu anak-anak yang memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus, tidak bisa bersekolah. Semakin lama tertunda, dikhawatirkan juga semakin banyak anak-anak itu tidak dapat sekolah. Kemudian secara tidak langsung, Kota Kediri belum melaksanakan amanah Undang-undang itu,” paparnya.

Karena itu, Dewan mendesak Pemkot Kediri segera membangun Gedung SLB Negeri. Alasanya, banyak anak berkebutuhan khusus dari gakin tidak bisa mengenyam pendidikan dengan alasan biayanya kurang terjangkau. “Kami berharap, tahun ini sudah bisa dimulai pembangunan Gedung SLB atau minimal tahun ini ajaran baru sudah bisa dimulai,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri, Gunawan Setyo Budi yang dikonfirmasi terkait desakan Anggota DPRD, mengatakan, pihaknya sudah memproses pendirian SLB Negeri tetapi pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). “Lokasinya sudah kami siapkan sejak lama namun tinggal menunggu izin dari Kemendiknas. Begitu izin keluar, kami juga langsung menerima pendaftaran murid baru,” ujarnya.

Lahan yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot, tambah Gunawan, ada di sekitar wilayah Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Program atau jenjang sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. “Jika memang tahun ini izin dari Kemendiknas turun, maka penerimaan siswa langsung dilakukan dan untuk sementara menempati bangunan milik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kelurahan Betet juga,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, saat ini salah satu SLB yang ada di Kota Kediri adalah SDLB) Putra Asih. Tahun lalu, siswanya yang mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sebanyak tujuh siswa. Namun sebagian di antara mereka merasa kesulitan mengerjakan soal hari pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (BI).

Kepala SDLB Putra Asih, Syamsudin membenarkan jika ada sejumlah siswanya yang kesulitan mengerjakan soal UASBN hari pertama. Dari tujuh siswa yang ikut UASBN, terdiri empat putra dan tiga putri siswa tuna rungu. “Kami menyadari mereka kesulitan mengerjakan soal UASBN. Karena, rata-rata intelegensi anak-anak tahun ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Syamsuddin.

Selain itu, tambah dia, ada pola penyusunan soal ujian akhir sekolah (UAS) pada 2012 ini berbeda dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu, soal dan kisi-kisinya didrop langsung dari Provinsi Jatim. Namun tahun ini soal diusulkan dari masing-masing SDLB dan kemudian dioplos di provinsi. Jadi prosentase jumlah soal yang kami buat juga kecil,” jelas dia.

Meskipun ada perbedaan pola pembuatan soal UAS, yang mana nantinya dapat membantu mengatrol nilai UASBN, dia tetap berharap semua siswanya lulus dengan nilai yang bagus. Apalagi, nilai UAS dari seluruh siswanya kemarin, berada di atas 6 (standar menengah). (adv/dprd/gus)