Suara Media Nasional: Makelar Jabatan Gentayangan di Ngawi

Makelar Jabatan Gentayangan di Ngawi

Posted in |

NGAWI, SMN - Detik-detik menjelang gerbong mutasi yang bakal dijalankan bupati Ngawi diiringi rumor tidak sedap. Kabar adanya makelar jabatan yang turut andil dalam penentuan pos posisi jabatan beredar. Baik untuk PNS biasa, jabatan setingkat kasi maupun kabid.

Untuk bisa menduduki kursi empuk di jabatan tersebut tentunya tidak gratis. Melainkan meminta imbalan berupa uang yang tidak sedikit. Jumlahnya pun mencapai puluhan juta rupiah. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ngawi, untuk memuluskan langkah menjadi seorang kasi misalnya minimal menyetor duit Rp 20 juta ke seorang makelar tepercaya. ‘’Saya sudah ditawarti langsung oleh makelar itu, tapi saya tidak tertarik,’’ terang salah seorang PNS di sebuah yang namanya enggan dikorankan.

Dijelaskan PNS tersebut, makelar itu bukanlah seorang PNS. Namun memiliki akses hingga ke bagian kepegawaian baik di satkernya maupun di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bahkan, seorang kabid di BKD bisa memuluskan rekan-rekan di satkernya untuk dimutasi ke tempat yang diinginkan asalkan membayar sejumlah uang. ‘’Karena banyak yang berhasil itu saya percaya jika dia (makelar jabatan) bagian dari pekerjaannya,’’ ungkapnya.

Menurutnya, praktik makelar jabatan tidak hanya gentayangan tahun ini. Namun, pada mutasi awal Januari tahun lalu juga terjadi praktik serupa. Munculnya rencana mutasi oleh Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, membuat sejumlah oknum mencari kesempatan dengan memberikan janji-janji manis. Tentunya dengan duit yang masuk kategori gratifikasi itu. ‘’Mereka melakukannya secara rapi, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Mereka tahu sama tahu dan saling membutuhkan sehingga tidak menguap ke permukaan,’’ tegasnya.

Muhson Hariadi, Koordinator LBH Bhirawa mengatakan, dirinya sudah mendapat laporan terkait maraknya makelar jabatan menjelang ditariknya gerbong mutasi oleh bupati. Dari laporan yang diterimanya, untuk jabatan kepala sekolah SD dihargai Rp 15 juta, jabatan kepala SMA/SMK Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, camat Rp 100 juta. ‘’Untuk guru yang minta dipindah ke tempat yang bagus atau sekolah favorit tarifnya sekitar Rp 10 juta,’’ tegasnya.

Muhson mengatakan, fakta itu mencerminkan jika mutasi itu tidak murni mengisi pegawai berdasarkan kecakapan dan kualitasnya SDM-nya. Di sisi lain, sejumlah oknum yang bersinggungan secara langsung menjadikan mutasi sebagai ladang mencari keuntungan. Apalagi salah seorang oknum di bagian kepegawaian cukup berperan memasukkan nama-nama PNS calon termutasi. ‘’Sedangkan pimpinannya tidak melakukan evaluasi ulang, sehingga masih ada celah untuk melakukan praktik kotor itu. Kecuali kalau pimpinannya juga ikut menikmati hasil uang haram itu,’’ tegasnya.

Celakanya, kata dia, para elit di Ngawi juga berperan dalam menetukan pejabat yang akan menduduki pos-pos tertentu berbekal, kedekatan dari golongan yang sama dan juga kepentingan. ‘’Hal-hal semacam in sudah menjadi rahasia umum,’’ tegasnya.

Sementara Djono kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi belum berhasil dikonfirmasi terkait kabar tersebut. Berkali-kali dihubungi di nomor handphone-nya, Djono tidak merespon. SMS yang dikirim juga tidak dibalas. (Sy)