Suara Media Nasional: Kanwil BPN Bali Berharap Supaya Pemda Dukung Prona

Kanwil BPN Bali Berharap Supaya Pemda Dukung Prona

Posted in |

BALI, SMN - Pengurusan sertifikat gratis melalui program nasional (prona) tidak saja diharapkan masyarakat sebagai penerima program. Pejabat BPN sekelas kanwil pun berharap serupa. Program sertifikasi masal yang jelas-jelas diperuntukan bagi masyarakat tergolong kurang mampu tersebut diharapkan tanpa embel-embel biaya.

Itu ditegaskan A. Samad Sumarga, SH., MH, Kepala Kantor wilayah BPN RI Bali, bahwa pemahaman masyarakat terkait prona sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri. Pasalnya, bukan saja pada sosialisasi yang dilakukan setiap kantor pertanahan kabupaten/kota. Program prona sendiri diluncurkan bersamaan anggaran biaya untuk menanggung kepengurusannya.

“Kenyataannya ada biaya prasyarat lain diluar BPN yang harus dilengkapi masyarakat dalam pengurusan sertifkat prona. Dan itu diluar anggaran yang dialokasi pemerintah. Ranahnya bukan lagi BPN,” ujar Samad, kepada wartawan saat evaluasi kinerja 2012 Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Bali yang digelar pihak kantornya di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar Timur.

Adanya biaya tersebut, praktis dipertanyakan masyarakat. Kemudian menjadi persoalan. Dan tak jarang menjadi kasus bahkan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, masalah menjadi meluas dan menjadi opini public, menduga bahwa sertifikat prona atau program nasional itu sarat “korupsi”.

Menyikapi itu, Samad yang saat ditemui didampingi Made Sudarma, Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Cokorda Gede Agung Astana Putra, Kabid P3 (Pengaturan Pemetaan Pertanahan) dan I Ketut Jampen, SH, Humas kantor wilayah setempat, berharap supaya pemerintah daerah turut mendukung program prona. Turut membantu sehingga sertifikat prona yang diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu itu benar-benar gratis. Tidak lagi ada pungutan yang jelas-jelas akan menjadi beban penerima program atau masyarakat itu.

“Seperti contoh yang dilakukan Pemkab Badung. Menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat penerima prona. Itu kami sangat bersyukur. Dan mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh kabupaten/kota lainnya secara khusus di Bali,” jelasnya.

Ditanya terkait hasil realisasi prona secara umum di Bali, disebutkan Samad, tergolong baik. Tergolong lancar dengan realisai program mencapai 98 %. Sementara 2 % sisanya, disebut tidak tercapai. Itu pun, kata dia, karena permintaan desa dan masyarakat setempat terkait masalah realisasi asset.

Dari hasil capaian itu, pusat menilai bahwa Bali tergolong sukses. Masuk sebagai delapan besar nasional realisai prona terbaik. Bahkan dua kabupaten di Bali, yakni Bangli dan Buleleng, menempati posisi 4 terbaik nasional untuk tingkat kabupaten.

Atas keberhasilan itu, program nasional prona yang dikucurkan pusat pada 2013 untuk Bali meningkat. Dari sebanyak 23.815 lahan pada 2012, menjadi 24.500 lahan atau objek prona pada 2013. Sejumlah itu akan dibagikan sesuai jumlah permintaan masyarakat yang disampaikan melalui kantor desa/keluarahan. Akan terealisasikah sertifikat prona tanpa biaya. (Wir)