Suara Media Nasional: Sholahudin: UMK Kota Kediri Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak Para Karyawan

Sholahudin: UMK Kota Kediri Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak Para Karyawan

Posted in |

KEDIRI, SMN - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk Kediri pada 2013 sebesar Rp1.075.000. Angka itu lebih tinggi Rp40 ribu dibandingkan UMK 2012. "Sampai sekarang belum ada penetapan, dan kami masih menunggu keputusan dari Pemprov Jatim," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Kediri Hariadi, Ahad (4/11).

Ia mengatakan, pengajuan itu berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan oleh dewan pengupahan. Di tim itu sudah mewakili dari pemerintah kota, pengusaha, serta dari perwakilan pekerja.

Dari hasil musyawarah yang sudah dilakukan, tim itu telah menyetujui rencana kenaikan UMK 2013 dan diusulkan naik Rp 1.075.000. Nominal itu hampir mendekati survei KHL yang mencapai Rp1.066.405.

Untuk saat ini, Hariadi mengatakan masih belum bisa menetapkan UMK 2013 karena masih diajukan ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan persetujuan. Jika sudah ada persetujuan, dipastikan UMK 2013 itu akan ditetapkan. UMK di Kediri setiap tahun juga terus mengalami kenaikan. UMK 2011 tercatat Rp975.000.

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Sholahudin Faturaohman menegaskan untuk UMK Kota Kediri harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak para karyawan. Selain cukup untuk diri sendiri, upah itu harusnya juga mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, kebutuhan hidup saat ini juga terus naik, sehingga dengan upah yang layak tentunya hidup mereka akan tercukupi. "Pada prinsipnya, keputusan UMK itu harus memperhatikan kebutuhan langsung para karyawan. Usulan UMK harus rasional sesuai dengan kebutuhan hidup layak," tuturnya.

Menurut dia, antara pengusaha dengan karyawan harus terjadi simbiosis mutualisme. Para karyawan bisa mendapatkan haknya untuk bekerja dengan gaji yang memadai, sementara pengusaha pun mendapatkan keuntungan.

Di Kota Kediri, jumlah perusahaan cukup besar mencapai 460 buah yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai kelas mulai kecil hingga besar. Jumlah tenaga kerja yang terdata mencapai 46.152 karyawan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kota, Mojoroto, dan Pesantren. (dprd/adv/gus)