Suara Media Nasional: Wali Murid Keluhkan Biaya Pendidikan yang Semakin Mencekik

Wali Murid Keluhkan Biaya Pendidikan yang Semakin Mencekik

Posted in |

Mojokerto, SMN - Saat pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur rumah tangganya sendiri lewat otonomi sekolah, dan pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun yang dicanangkan dan digembor-gemborkan, ternyata hanya sekedar isapan jempol saja. Hal ini terbukti masih ada sekolah negeri melakukan tarikan dari tahun ke tahun dan jumlah tarikan kepada wali murid kian mencekik leher saja.

Contohnya beberapa dari sekolah negeri setingkat SMP, SMA yang ada di Kabupaten Mojokerto, telah meminta wali murid membayar daftar ulang, seragam, dan buku, apalagi jumlahnya tidak sedikit dan jumlahnya sangat bervariasi, ratusan hingga jutaan rupiah.

Beberapa orang tua kurang mampu yang ingin anaknya bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu terpaksa jungkir balik mencari pinjaman uang kesana-kemari.

Dari informasi yang dihimpun SMN, beberapa sekolah negeri yang ada di Kabupaten Mojokerto mewajibkan orangtua wali murid yang ingin anaknya melanjutkan sekolah agar membayar uang daftar ulang, seragam dan buku. Menurut narasumber yang sehari-hari menjadi buruh tani, yang ingin anaknya melanjutkan sekolah di SMPN 2 Jatirejo Kabupaten Mojokerto mengakui bahwa hal ini sangat ironis dikala harga kebutuhan pokok yang makin mahal, harus ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang selangit. Dimanakah keadilan untuk kami keluhnya saat di temui SMN.

Terhadap banyaknya sekolah yang mematok biaya sangat mahal, khusnul ali.SH ketua lembaga swadaya masyarakat MPPK2N (Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) mengecam keras. Menurutnya pemerintahan sebenarnya telah mengucurkan dana BOS untuk sekolah. Apalagi 20% dana APBN adalah untuk biaya pendidikan, dimana anggaran itu yang telah di gembor-gemborkan pemerintah, “memang kami dapat banyak keluhan dari masyarakat tentang hal itu, saya menduga pemerintah yang sekarang tidak ubahnya kembalinya pada sistim pemerintahan orde baru model baru”, ujarnya kepada wartawan koran ini.

Khusnul Ali, SH meminta pemerintah dan instansi pemerintah terkait mendengar keluh kesah warga masyarakat agar dunia pendidikan di indonesia bisa berjalan sesuai harapan 12 tahun dan masyarakat berhak mendapat pendidikan yang layak pungkasnya. (eko/gun)