Suara Media Nasional: Proyek Rehab Block Grant SDN Kejagan II Jauh dari Sempurna

Proyek Rehab Block Grant SDN Kejagan II Jauh dari Sempurna

Posted in |

Mojokerto SMN - Dunia pendidikan mempunyai peran penting untuk menciptakan anak didik atau sumber daya manusia (SDM) menjadi berkualitas dan bermutu, namun hal itu masiih jauh dari harapan masyarakat, karna banyak oknum dari seorang pendidik di lingkungan dinas pendidikan yang berjiwa bobrok. Seperti dugaan yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN Kejagan II, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Suhartatik, S.Pd, yang bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek sekolah rehab block grant APBN 2012 yang tidak tepat penggunaannya. Menurut hasil investigasi wartawan SMN, proyek rehab dengan dana 142 juta tersebut yang seharusnya di peruntukan untuk rehab beberapa sekolah ternyata hanya digunakan untuk mengganti kap dan cat disinyalir dana sebesar itu kalau hanya di gunakan untuk mengganti kap dan cat tidak menghabiskan dana 50 juta, lalu mana sisa dana yang di anggarkan 142 juta tersebut?

Sumber terpercaya dan komentar dari salah satu komite sekolah yang namanya enggan di karangkan, bahwa proses pengerjaan proyek rehab tersebut dibuat seakan-akan gedung tersebut habis direhab. Tapi kenyataanya lantai dan dinding keramik sebenarnya terpasang dari dulu, serta kayu untuk kap yang di pakai untuk kuda-kuda dan gording. Itu adalah kayu lama yang di pasang kembali, dan hanya di olesi minyak solar agar tampak baru dan tidak mudah keropos, wartawan hendak konfirmasi atas dugaan tersebut. Kepala sekolah belum bisa di temui karna bertepatan dengan awal puasa, para siswa dan guru libur bersama.

Terhadap banyaknya proyek di duga di kerjakan akal-akalan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penegak demopkrasi (LPD) Eko Purnomo, S.Pd mengecam tindakan oknum kasek yang di sinyalir melakukan korupsi dengan cara memanipulasi laporan pertanggung jawaban proyek block grant, yang mana proyek tersebut di buat sebagai ajang kepentingan pribadi, kalau benar keadaanya seperti itu maka oknum harus di tindak oleh pihak yang berwenang, ungkapnya pada koran ini. (eko/gun)