Suara Media Nasional

SURABAYA, SMN - Sebagai wilayah yang sering terkena musibah bencana alam, Kabupaten/Kota di Jatim seharusnya wajib mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tetapi sampai saat ini masih ada sekitar 9 kabupaten/kota yang belum memiliki.

Ke-9 daerah itu meliputi, Magetan, Tuban, Kediri, kota Kediri, Kota Surabaya, Jember, kota Malang, Blitar dan Mojokerto. Karena itu, untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan pemerintah daerah segera membentuk.

“Kita prihatin, apa penanggulangan bencana dilaksanakan setelah bencana itu terjadi. Kalau di daerah ada BPBD, bisa melakukan langkah-langkah proteksi terhadap datangnya bencana,”Kata Syamsul Maarif saat menggelar Rakor dengan BPBD Jatim  di kantor BPBD Jatim, Jalan Ahmad Yani,    Syamsul berharap ada kesadaran dari kepala Daerah maupun DPRD untuk memhamai pentingnya BPBD sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, juga meminta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti banjir, erupsi gunung berapi hingga tanah longsor, untuk selalu waspada dan menghindarinya, agar tidak menjadi korban. "Misalnya ada tanah yang tingginya 60 derajat atau 60 persen, kemudian hujan deras tiga hari berturut-turut, maka daerah itu rawan longsor. Segera menghindar jangan sampai di rumah-rumah," katanya.

Dia menjelaskan, daerah di Indonesia, mempunyai kerawana bencana berbeda-beda. Menurutnya, untuk daerah pantai barat dan selatan Pulau Jawa, katanya merupakan daerah rawan bencana gempa tektonik. Selain itu ada 6 gunung yang perlu diwaspadai, karena status gunung tersebut level siaga. Serta waspadai banjir, karena luas wilayah yang dulunya areal persawahan berubah akibat pertambahan penduduk.

Dikonfirmasi terkait factor penyebab masih ada daerah yang memiliki BPBD, kepala BPBD jatim Sudarmawan mengatakan, karena pemahaman tentang bencana itu masih salah. dia mengatakan, kebanyakan daerah masih menunggu bencana dating terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penyelamatan. Karena itu, pihaknya mendorong agar 9 Kabupaten/Kota yang masih belum memiliki segera dibentuk. Karena selain untuk mencegah juga untuk memudahkan dalam berkoordinasi penanggulangan bencana. (mul)