Suara Media Nasional: DPRD Ngawi Tuding Pemkab Ceroboh

DPRD Ngawi Tuding Pemkab Ceroboh

Posted in |

NGAWI, SMN - Amburadulnya program desa online seolah menjadi tamparan serius bagi pemkab. Bagaimana tidak, kebijakan yang sudah terlanjur menyedot bujet alokasi dana desa (ADD) 2011 mencapai Rp 1,4 miliar itu sama sekali tidak menyentuh masyarakat. Malah memunculkan pro kontra di tingkat pemerintahan desa. Yang dirugikan siapa kalau sudah begini? Masyarakat dan perangkat desa. Untuk perangkat desa kami yakin ada gejolak internal, terang Khoirul Anam anggota Komisi I DPRD Ngawi.

Menurut Anam, pemkab terlalu ceroboh melaksanakan program desa online secara serentak tanpa memperhitungkan tingkat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan desa. Padahal kekuatan dan kebutuhan masing-masing desa berbeda.

Sayangnya eksekutif tak mau ambil pusing urusan semacam itu. Hanya perpikir program yang dijalankan bisa terealisasi di masyarakat. Kalau saya mengibaratkan, program desa online itu seperti jauh panggang dari bara. Programnya bagus, tapi pelaksanaannya asal-asalan, ujarnya.

Sejak pelaksananaan di lapangan pertengahan 2011, lanjut dia, program desa online tanpa ada pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes). Wajar bila rekanan akhirnya juga setengah hati mengerjakannya.
Menurut Anam, kritik dan saran sudah berulang kali dilontarkan lembaga kedewanan di setiap sesi paripurna dan rapat koordinasi dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Tidak pernah lelah untuk mengingatkan program-program bupati yang pro rakyat desa. Hanya saja, kalau hasilnya seperti ini kan juga delematis. Apa yang diunggulkan, ucap legislator PKB tersebut. Anam menyebut, program pedesaan yang diusung bupati selama ini terkesan timpang. Meski perencanaan dan pendanaan sudah terkonsep, saat pelaksanaan tidak berjalan prosedural. Buntutnya, program yang tujuannya mengangkat kesejahteraan warga desa secara langsung itu hanya tampak di permukaan. Banyak sekali program pedesaan. Tapi hasilnya nihil. Itu yang harusnya dikaji ulang pemerintah daerah. Ya seperti desa online ini, tegasnya.

Menyikapi program pedesaan yang karut marut itu, dia menegaskan pihaknya berinisiatif memanggil seluruh SKPD terkait untuk hearing. Hal ini penting guna secepatnya mencari akar permasalahan dan solusinya. Jangan sampai persoalan semacam ini berlarut-larut. Sebab sudah besar anggaran yang digelontorkan untuk program pedesaan. Tentu muspro bila wujudnya sendiri tidak tampak di masyarakat, tuturnya.

Program desa online yang digagas pemkab tak membuahkan hasil manis. Sebaliknya, program berbau teknologi informasi (IT) itu amburadul, seiring lemahnya perencanaan dan tahapan pelaksanaan yang diterapkan di lapangan. Bahkan, muncul tudingan mark up anggaran yang dilakukan rekanan dalam pengadaan piranti lunak tersebut. Mukhson Hariyadi, koordinator LSM Bhirawa menjelaskan bahwa belasan desa mengajukan komplain seputar program desa online ini. Alasannya, meski diplot APBD 2011, program desa online belum terealisasi sama sekali. (Sy)