Suara Media Nasional

TULUNGAGUNG, SMN - Rencananya KPU Tulungagung bakal mulai melakukan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti Pemilu 2014. Verifikasi faktual akan dimulai tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012.

Anggota KPU Tulungagung, Suprihno MPd, Senin (29/10), mengungkapkan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang telah diputuskan KPU Pusat tersebut tidak akan melibatkan PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPK (Panitia Pemiliha Kecamatan) yang ada sekarang. “PPS dan PPK tidak dilibatkan karena mereka dibentuk untuk Pemilukada Tulungagun 2013 bukan untuk Pemilu 2014,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi dan oleh KPU Pusat diputuskan untuk diverifikasi faktual. Ke-16 parpol tersebut adalah Partai Nasdem, PDIP, PKB, PBB, Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PDP, PKPI, Partai Demokrat, PPP, PKBIB, PPRN dan PPN.

Menurut bapak dua putra ini, verifikasi terhadap 16 parpol akan dilakukan oleh komisioner KPU Tulungagung dengan tim yang dibentuk dari Sekretariat KPU Tulungagung. Semua tergabung dalam kelompok kerja (pokja) verifikasi parpol. “Dalam pokja verifikasi parpol dibentuk lima tim yang setiap tim diketuai lima komisioner KPU. Setiap tim dibantu empat orang staf dari Sekretariat KPU Tulungagung,” paparnya.

Suprihno menjelaskan dalam verifikasi faktual, tim KPU Tulungagung akan turun dari rumah ke rumah anggota parpol yang diverifikasi. Selain juga memverifikasi langsung terkait keberadaan kepengurusan parpol di tingkat kabupaten dan kecamatan. “Kami akan cek kebenaran kepengurusan parpol sampai kecamatan, juga berapa persen keterwakilan perempuannya. Termasuk keberadaan domisili kantor dan keanggotaan parpol sesuai KTA (kartu tanda anggota),” terangnya.

Lebih jauh Suprihno yang alumnus Universitas Jember (Unej) ini mengatakan dalam verifikasi faktual 16 parpol, KPU Tulungagung menggunakan metode sampling random dengan rumus exel. Secara teknis sampling yang digunakan sebanyak 10% dari data 1.000 KTA atau 10% jumlah KTA dari 1/1000 jumlah penduduk. “Pengambilan sampling tersebut akan dilakukan bersama KPU Jatim dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung. Mengapa dilakukan bersama KPU Jatim?, karena mereka yang mengetahui data sampling random sekaligus sebagai supervisi,” tuturnya. (dian)