Suara Media Nasional: Wapres Boediono Hadiri Seminar Internasional di Universitas Brawijaya Malang

Wapres Boediono Hadiri Seminar Internasional di Universitas Brawijaya Malang

Posted in |

Malang, SMN - Bertepatan dengan momen lustrum X UB pada selasa 12-14 juni 2012 menyelenggarakan Seminar Internasional bertema ‘innovative governance‘. Penyelenggaraan seminar ini berkolaborasi dengan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA) Indonesia dan kegiatan konferensi tahunan Indonesi Association For Public Administration atau IAPA Annual Conference 2012.

Persiapan seminar internasional itu telah di mulai sejak Agustus 2011 lalu, yang di dahului roadshow berbagai kegiatan pengembangan bidang studi ilmu administrasi public, seperti workshop Sertifikasi Profesi Administrasi Publik di FIA UB dan lokakarya konten mata kuliah di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Seminar ini juga merupakan kelanjutan kegiatan tahunan Konferensi Administrasi Negara (KAN) ke-4 yang diadakan di Makassar juli 2011 lalu. Sedangkan tema ‘innovatie governance’ di pilih karena dewasa ini pemerintah semakin membutuhkan adanya ide-ide kreatif nan cerdas untuk menjawab permaslahan publik. Maka melalui seminar ini dapat terjadi sharing keilmuan dan pengalaman dari para pakar yang dapat menginspirasi inovasi dan kreatifitas pemerintah dalam penyelesaian urusan public yang semakin kompleks.

Dalam acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf, Ketua ASPA Indonesia, Fadel Muhammad, serta Rektor Universitas Brawijaya, Yogi Sugito, Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof. Dr. Boediono menyampaikan reformasi birokrasi merupakan upaya berkesinambungan untuk melakukan perubahan dan menata birokrasi baik ditingkat pusat maupun daerah guna mencapai standar yang dibutuhkan sebuah negara demokrasi yang modern.

Mengutip Weberian, ia menyatakan bahwa birokrasi merupakan mesin yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dan aturan yang dijalankan secara sempurna. Didalamnya, hubungan antara bagian diatur secara impersonal dimana pegawai dipilih berdasar kualifikasi teknis.

Birokrasi seperti ini, menurutnya tidak berjalan pada awal pemerintahan Amerika Serikat yang justru mengadopsi model Yunani Kuno. Pada model ini, kota kecil memilih pejabatnya secara demokratis untuk berbagai fungsi. Di Amerika juga, pada abad ke-19, birokrasi diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang jauh lebih kompleks.

Dengan kondisi ini, Woodrow Wilson kemudian berinisiatif untuk memisahkan antara politik dengan administrasi publik. "Sejak itu, mereka menjadikan administrasi publik sebagai profesi," Ujarnya.

Berdasar Undang-Undang yang berlaku di Amerika Serikat, tugas-tugas pemerintah harus dibagi berdasar pada merit sistem. Merit sistem ini didasarkan pada pengabdian, seragam kompetensi dan kemampuan. "Administrasi publik dijalankan sebagai manajemen kerja dan bukan mesin kerja," terangnya.

Selanjutnya Budono juga mengkritik masih banyaknya pejabat eksekutif negara yang dikirim untuk ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) setelah pengangkatannya.

Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang dibiarkan menjadi korban tarik menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan."Bahkan, pemda-pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar, tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional dan handal," kata Wapres.Ia menambahkan dalam antusiasme untuk menerapkan pengendalian oleh masyarakat, Wapres menilai, justru kehilangan perhatian pada upaya meningkatkan produktivitas. "Birokrasi pemerintah pusat bertambah besar walau fungsinya berkurang," kata Boediono.

Menurutnya, pada saat pemerintah menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh politisi. (Az)