Suara Media Nasional

        Surabaya, SMN - Sebanyak 11 atau sekitar 18% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Jatim saat ini sudah melakukan proses update pelaporan yang berkaitan dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Pusat Data Jatim (Pusdatim).

Sementara, sekitar 49 atau sekitar 82% SKPD masih belum atau jarang melakukan update data. “Data ini sewaktu-waktu akan digunakan oleh pak Gubernur setiap akan melakukan presentasi cukup melihat di pusat data Jatim ini,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Dr Rasiyo M.Si, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pusat Data, PPID, Program E-Ofice, URC P2T,

Rasio menuturkan, pelaporan Jatim ini ternyata sudah dijadikan contoh ditingkat nasional. Melalui UKP4 itu telah menyampaikan informasi kepada seluruh provinsi lainnya di Indonesia bahwa agar melaporkan kinerjanya seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jatim. “Makanya laporan manual yang sudah dilakukan itu sudah menjadi nomor satu, apalagi kalau dilakukan dengan IT mungkin akan lebih cepat dan tepat waktu,” paparnya.

Untuk SKPD yang jarang mengupdate data, Rasiyo meminta kepada Kepala SKPD dilingkungan provinsi Jatim untuk lebih peduli terhadap pusat data Provinsi Jatim. Tidak itu saja, SKPD harus menyediakan tenaga khusus untuk mendukung infrastruktur IT di masing-maisng SKPD, membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk tenaga khusus terkait dengan updating data serta backup data.

Selain itu, lanjut Rasio, Kepala SKPD harus menunjuk sekretaris sebagai penanggungjawab pusat data SKPD dan selalu memanfaatkan secara maksimal data base yang sudah dibangun di SKPD masing-masing. “Seluruh SKPD harus menyiapkan data update mulai dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), indikator kinerja utama, visi misi gubernur dan wakil gubernur, arahan konstruksi gubernur dan wakil gubernur dan data-data pendukung lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Rasiyo mengatakan, peran kepala SKPD dalam menyukseskan penyelenggaraan update data di Pusdatim ini sangatlah besar. “Ada kalanya, di saat kepala dinasnya diganti sementara operator yang mengupdate data dipindah maka hal itu menjadikan kendala maka yang susah anda sendiri (kepala SKPD). Sebaiknya, operator ini tidak boleh dipindah-pindah,” tuturnya.

Dalam rangka membantu tugas Gubernur ini, kata Rasiyo, tentunya harus mengubah mainset dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, harus ada kesepahaman dan pemahaman yang sama, miliki kemauan kerja keras dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. “Kalau itu tidak ada dalam diri kita semuanya, baik di SKPD maupun pelakunya saya kira sangat sulit diwujudkan”, tuturnya. (syam)