Suara Media Nasional: Di Sidoarjo Ada Pihak Ketiga Pada Proyek Swakelola

Di Sidoarjo Ada Pihak Ketiga Pada Proyek Swakelola

Posted in |

Sidoarjo, SMN - Proses pelaksanaan lelang rehabilitasi ruang kelas di Sidoarjo dalam lanjutan DAK tahun 2011 belum semua paket diumumkan melalui LPSE. Sampai 6 April 2012 kemarin, sekitar 65 paket ditawar rekanan dalam 3 tahap pengumuman. Namun di lapangan, dalam minggu pertama bulan april banyak terjadi pada puluhan lembaga melakukan pekerjaan rehab ruang kelas. Secepat itukah pengumuman pemenang tender ?

Bagian sarana prasarana TK/SD dispendik Kabupaten Sidoarjo, Drs. Poedji Rahayoe, mengatakan pekerjaan yang sekarang berjalan,merupakan dana bantuan dari pusat, semisal block grant. Dimana aliran dananya berasal dari APBN langsung turun ke rekening sekolah. Dengan begitu, anggaran di manfaatkan pihak sekolah sesuai proposal pengajuan.

Keterbatasan tentang konstruksi serta melihat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala sekolah, bangunan ideal dengan hasil yang mumpuni rupanya tidak akan terwujud tanpa bantuan pihak lain.Hal tersebut dikarenakan mekanismenya swakelola,lanjut Poedji. Kasek dibantu pihak komite sekolah dan masyarakat setempat melaksanakan rehab bangunan ruang kelas yang rusak. Disamping itu, pemborong sebagai ahlinya konstruksi bangunan bisa melakukan rehab di 72 lembaga yang juga merupakan penerima batuan swakelola ini. “Kalau pemborong atau rekanan yang mengerjakan tidak apa-apa,tapi kalu konsultan yang mengerjakan tolong laporkan saja kepada saya”, tegas Poedji.

Mekanisme swakelola yang seharusnya dilakukan ke-72 kepala sekolah di Sidoarjo rupanya tidak dilakukan secara murni sesuai ketentuan. Pasalnya campur tangan pemborong dan konsultan masih erat dalam pelaksanaan pembangunan rehab kelas yang merupakan dana dari pusat tersebut.

Mengomentari hal tersebut,kepala bidang (kabid) PLS,Joko Supriyadi,peran pihak ketiga tersebut jelas tidak dibenarkan sama sekali.Dirinya mencontohkan,bidang yang dipimpinnya ada sedikitnya 300 lembaga PAUD yang semuanya swasta.Kurang dari 50 PAUD mendapat bantuan dari pusat,yang besarnya berkisar Rp.6 juta saja perlembaga.Itupun hanya pengadaan mainan sesuai tingkatan dalam PAUd dan itupun juga dibelanjakan sendiri oleh pihak lembaga.Jadi jelas dinas tidak ikut campur dalam pemanfaatan dana bantuan swakelola itu,kata Joko Supriyadi.

Semisal rehab ruang kelas di SD 155 Kepunten, Tulangan, terindikasi campur tangan masyarakat sekitar tidak terjadi. Bahkan salah satu pekerja mengaku tidak tahu menahu dimana kepala sekolah tersebut tinggal. ”Saya bersal dari kenongo (juga wilayah kec. Tulangan) jadi saya tidak tahu kaseknya orang mana”, ujar seorang pekerja. Bahkan saat ditanya nama salah satu rekanan yang tinggal di desa Kenongo, pekerja tersebut juga tidak tahui menahu atau tidak kenal.

Terpisah, kepala UPT Dispendik kecamatan Prambon, Sugeng Rinekso,yang merupakan wilayah binaannya juga mendapat rejeki nomplok ini juga membenarkan kalau ada rehab ruang kelas dengan pola swakelola yang bersaal dari APBN. ”Di SDN Plintahan juga ada rehab,tapi saya nggak tahu dananya dari mana”, jawab Sugeng via seluler saat ditanya sumber anggaran rehab di SDN Plintahan.

Bahkan, lanjut Sugeng bahwa dirinya sempat dihubungai Poedji, bagian sarpras dispendik yang mengatakan bahwa dana rehab dari pusat belum turun. Tapi kenapa pemborong sudah melaksanakan rehab,mungkin pemborong sudah nggak sabar dan atau uangnya sudah banyak. Nggak ada dana tapi nyatanya berani kerja”, ungkap Sugeng mengakhiri pembicaraannya. (gus)