Suara Media Nasional: Kantor Pertanahan Ponorogo Launching Program “One Day Services”

Kantor Pertanahan Ponorogo Launching Program “One Day Services”

Posted in |

PONOROGO, SMN - Kantor Pertanahan Ponorogo mengadakan launching program terbaru yakni “One Day Services” Senin (1/4) di balai kecamatan Ponorogo. Acara dihadiri oleh bupati Ponorogo H. Amin, SH didampingi oleh asisten, beberapa pejabat instansi terkait dan camat di seluruh Ponorogo. Kepala kantor Pertanahan Ponorogo Drs. Imam Nawawi, M.Si. MT mengatakan bahwa program ini merupakan layanan terbaru sesuai apa yang dicanangkan oleh BPN pusat. “Program One Day Services ini sesuai dengan arahan dari BPN pusat. Untuk sementara ini ada empat item pelayanan sehari selesai yakni Pengecekan Sertifikat, Peralihan hak dari jual beli, Pencatatan Blokir dan Pencatatan Sita”, jelas Drs. Imam Nawawi, Msi. MT kepala kantor Pertanahan Ponorogo.

Untuk menunjang program layanan cepat sehari maka akan dioperasikan mobil LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah) yang akan keliling ke seluruh wilayah kecamatan yang ada di Ponorogo. “Dengan beroperasinya mobil LARASITA ini diharapkan masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor Pertanahan yang ada di Jl. Juanda 16 tapi cukup datang ke kecamatan atau ke tempat mobil LARASITA parkir dan melakukan pelayanan saat itu, “imbuh Imam Nawawi. Lebihlanjut Imam mengatakan bahwa jadwal layanan keliling sudah diatur namun LARASITA juga bisa memberikan layanan diluar jadwal sesuai permintaan kecamatan. Di tahun 2013 ini Ponorogo mendapat jatah Program Nasional (Prona) sertifikasi tanah sebanyak 2.500 bidang tanah. Kantor pertanahan Ponorogo ingin memaksimalkan upaya sertifikasi dan legalitas tanah (lahan) secara maksimal termasuk pendataan aset tanah terlantar.

Sementara itu bupati Ponorogo berharap agar semua program bisa berjalan lancar. “Saya berharap agar program ini berjalan lancar dan jelas akan persyaratannya, kepastian biayanya dan legalitas sertifikat yang akan dikeluarkan nanti. Agar masyarakat tidak wira-wiri karena kurangnya informasi tentang persyaratan yang dibutuhkan. Biaya juga harus jelas agar tidak terjadi kerancuan saat di lapangan nanti. Dan yang terpenting aspek legalitas yang pasti, jangan sampai sertifikat yang dikeluarkan nanti masih bisa dikalahkan oleh pihak lain bila terjadi sengketa, “harap bupati Amin. Semoga apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini BPN akan benar-benar terealisasi dan bisa membantu masyarakat dalam hal mendapat sertifikat tanah. (wid/any)