Suara Media Nasional: Jelang Pilihan Calon AG1 dan Wakil Rakyat, Kemiskinan di Kota Kediri Jadi Komoditi Politik

Jelang Pilihan Calon AG1 dan Wakil Rakyat, Kemiskinan di Kota Kediri Jadi Komoditi Politik

Posted in |

KEDIRI, SMN - Sudah menjadi kebiasaan para politisi dan pejabat jika menjelang pemilihan kepala daerah. Masalah kemiskinan selalu ditarik-tarik ke ranah politik.Menjadi peluru dan energi untuk menggerek citra dan menjatuhkan lawan politik. Ini telah terjadi di Kota Kediri menghadapi pesta demokrasi Kamis Kliwon 29 Agustus 2013 mendatang.

Sadarkah bahwa orang-orang yang miskin itu juga manusia. Ada yang punya, paling tidak harga diri dan hak menyuarakan pendapat (baca hak politik). Mereka inilah kaum yang ada yang miskin karena dimiskinkan oleh sistim dan disebut sebagai kemiskinan struktrural.

Nah, bagaimana pendapat anda jika ada pejabat, politik yang membawa-bawa masalah kemiskinan sebagai materi mengerek citranya?

“Kami muak dengan janji-janji politik.Kami wong miskin ibaratnya Cuma sandal jepit, sebagai gedibal saja. Wong kami dihargai Rp 10 ribu untuk menyerahkan foto copi KTP. Apa harga kami hanya itu, soal kemiskinan jangan hanya dibicarakan, Buktikan apa program yang nyata,” kata Udin, warga Girli (Pinggir Kali) Brantas yang bekerja serabutan slulup manol pasir secara tradisional.

Masalah kemiskinan di Kota Kediri sepertinya merupakan masalah abadi yang tak kunjung usai. Begitu pula pemetaan, sistem dan bagaimana pengentasannya pun masih samar dan biasanya hanya sebatas wacana, formalitas atau sebatas kajian.

Definisi kemiskinan sifatnya beragam, mulai dari ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan untuk berusaha dan sampai pada pengertian luas yang memasukkan aspek sosial-moral. Kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan yang terkait sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Selain itu juga dianggap sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka merasa di posisi yang lemah dan tereksploitasi. Tetapi pada umumnya, ketika kemiskinan dibicarakan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kediri Abu Bakar menilai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemkot Kediri masih belum terkoordinir dengan baik dan kurang tepat sasaran, bahkan terkesan program kemiskinan oleh Pemkot Kediri berjalan sendiri-sendiri.

Kabag Humas Pemkot Kediri Hariadi setelah acara sosialisasi raskin memaparkan bahwa di Kota Kediri banyak keluarga yang tidak lagi masuk dalam kategori miskin sehingga otomatis tidak mendapat bagian bantuan raskin dan dalam arti lain di Kota Kediri banyak keluarga yang tidak masuk kategori miskin. Sesuai data BPS, penerima raskin di Kota Kediri terjadi penurunan sebanyak 2.326 rumah tangga sasaran. Tahun 2012 penerima raskin sejumlah 14.020 rumah tangga sasaran dan pada tahun 2013 penerima raskin di Kota Kediri menjadi 11.649 sasaran.

Berbeda pandangan dengan Kabag Humas, Heri Sunoto Salah satu Relawan Peduli Kemiskinan di Kota Kediri jika Rumah tangga miskin tidak hanya ditangani dengan program bantuan raskin saja namun sebagaimana data yang ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Rumah Tangga Miskin akan mendapatkan penanganan berbagai program disesuaikan dengan klasternya, hampir miskin, miskin atau sangat miskin. “Jadi data kemiskinan itu tidak dapat dilihat hanya dari program bantuan raskin saja”, tutur Heri

Menanggapai persoalan kemiskinan di Kota Kediri, Heri Sunoto juga menjelaskan Pemkot Kediri sepertinya kurang serius menanggulangi kemiskinan dan dalam perencanaannya masih lemah, “bukankah orang miskin itu juga manusia yang bisa diajak bicara tentang profil, kemampuan, sebab dan akibat dari kemiskinan yang dijalaninya, namun Pemkot Kediri sepertinya lebih menjalankan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai obyek dari program tersebut”.

Berapapun datanya, masalah kemiskinan itu ada di depan mata dan memang harus di tangani, bukan Pemerintah yang sibuk menunjukkan data bahwa kemiskinan berkurang akibat bantuan-bantuan sosial program pemerintah atau mencari kelemahan tentang akurasi data kemiskinan. Heri mengatakan “berapakah jumlah orang miskin yang ditangani oleh Pemkot Kediri yang sudah keluar dari status miskin ?”.

PPLS 2008 angka kemiskinan di Kota Kediri sebanyak 11.049 Keluarga Miskin (gakin) sedangkan data PPLS 2011 keluarga pra sejahtera di Kota Kediri naik menjadi 14.859. Dari data PPLS ini angka kemiskinan bertambah sebanyak 3.810 Keluarga Prasejahtera. Belum lagi keluarga miskin yang masih belum terdata, hal ini juga harus menjadi tanggung jawab Pemkot Kediri jika mengacu pada UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Yuni Rahmat Basuki Ex. Aktivis IKIP Malang di Kediri memaparkan, kekurang tepatan sasaran, Pengentasan kemiskinan yang tumpang tindih, program kemiskinan yang tidak terkoordinir bahkan data BPS tentang jumlah kemiskinan yang naik menunjukan lemahnya perencanaan, implementasi program dan monev yang dilaksanakan oleh Pemkot Kediri dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. “Apakah hal ini pantas jika Pemkot Kediri dikatakan Pro Kemiskinan ?”.

Penyelesaian masalah kemiskinan hendaknya bisa dilakukan secara terstruktur, tersistem dan berkelanjutan, bukan hanya dengan hibah atau bantuan sosial yang sifatnya ‘kagetan’, tetapi jauh lebih penting bagaimana merancang sistem program kerja serta kebijakan Pemerintah untuk menjaga agar kesenjangan kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Yuni Rahmat juga menjabarkan setidaknya ada lima aspek kunci dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu profil keluarga miskin, proses implementasi program pengentasan kemiskinan, penggunaan data kemiskinan, dinamika pengentasan kemiskinan dan arah rekomendasi program pengentasan kemiskinan kedepan. “Namun masalah program penanggulangan kemiskinan, kembali tergantung Pemkot Kediri, mau dibawa kemanakah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Kota Kediri ?”, pungkasnya.

Nah, demikian serius dan kompleknya masalah kemiskinan, kita tunggu kerja nyata pejabat dan politisi yang harus status sebagai wakil rakyat. Kemiskinan bukan tema yang panas ketika menjelang pemilihan walikota dan pilihan legislative. (had/red)