Suara Media Nasional

            Maraknya semangat penghapusan percaloan di Indonesia berbagai lini mulai dari jajaran Satlantas, disperindag, imigrasi, dan lainnya. Ada upaya dari pemerintahan untuk menekan adanya KKN seminimal mungkin yang diharapkan himbauan ini tidak menjadi temuan atau celahan dari masyarakat.

Namun kenyataan di lapangan percaloan memiliki ruang khusus tersendiri. Praktek percaloan kita dapati dikantor imigrasi perak, bahkan syarat-syarat kepengurusan paspor dan besarnya biaya yang dikeluarkan telah dipublikasikan pada tempat tersendiri, yang bisa diketahui oleh setiap pengunjung dikantor imigrasi perak dengan jelas,

Menurut informasi yang kami tahu dari salah satu biro jasa yang beralamat Manyar, Menur di Surabaya, CV yang tidak mau disebut namanya.

Pemohon dikenakan biaya RP. 700.000 untuk setiap paspor, selisih biaya yang ditentukan oleh imigrasi perak adalah berkisar 400.000 - 500.000 ini merupaka ongkos yang dibayar jika mereka yang menggunakan biro jasa.

Hal ini terungkap, biro jasa diduga ada main oleh orang dalam dengan membayar 200.000 per paspor. Biro jasa tersebut juga pernah memborong pada kami langsung 5 paspor dengan harga per paspor 400.000 maka kami tidak melayani, karena kami tidak mempunyai kerjasama oleh orang dalam. Kami tolak, biro jasa tersebut, ada apa dilempar ke kami? Ungkapnya.

Menanggapi hal ini, imigrasi perak melalui humasnya Tohadi yang murah senyum dan pendiam, sempat tidak percaya adanya ongkos yang tidak wajar. Dan juga Tohadi setiap bulannya menyewa lahan parkir di sebelah yaitu kelurahan Tandes Kidul yang milik pemkot dengan membayar perbulannya sebesar 3.000.000. Hal ini Tohadi selaku humas imigrasi perak tidak bisa dipertanggung jawabkan hal tersebut, jelasnya. (Syam)