Suara Media Nasional

Rencana DPRD Jombang mengajukan Raperda pendidikan direspon masyarakat sekretaris dengan dewan pendidikan Jombang Subaidi Mukhtar menyatakan, perda pendidikan seharusnya sejak dulu dibuat, sebab kota jombang dikelan sebagai kota pendidikan, terutama pesantren, karena itu perda pendidikan harus mengakomodasi pendidikan pesantren menjadi bagian integrasi sistem pendidikan di Jombang tegas Subaidi.

Lebih jauh mantan anggota FKB DPRD Jombang 2004-2009 ini mengatakan tanpa mengakomodasi mengatakan tanpa mengakomodasi pendidikan berbasisi pesantren, perda tersebut mengingkari realitas historis, jombang sebagai kota santri.

Menurut Subaidi agar perda yang akan diberlakukan bersifat efektif dan mengikat, perlu aturan hukuman dan penghargaan yang jelas. Dia lantas menyoroti buramnya parameter dan ukuran yang dipakai dalam penetapan dan penggantian kepala sekolah. Selama ini terkesan suka suku pemilik kebijakan sebenarnya memiliki kemampuan bagus malah ditempatkan yang salah ungkapnya, seharusnya kepala sekolah yang memiliki prestasi dipromosikan ke lembaga atau jabatan fungsional yang lebih baik, sehingga ada penghargaan bagi pengelola pendiodikan yang bekerja keras dan memiliki prestasi. “Yang berjalan selama ini banyak kepala sekolah yang memiliki kemampuan bagus malah frustasi karena menjadi korban kebijakan. Tambahnya.

Ketua pansus EX Officio perda pendidikan DPRD Jombang Miftahul Huda menyatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk mendapatkan masukan”. Rencananya minggu depan kami undang beberapa stake holder pendidikan di Jombang untuk memberi masukan. Terangnya.

Ia menambahkan selain mengundang tokoh-tokoh pendidikan di Jombang pihaknya juga meminta masukan dari lembaga pendidikan berbasis keagamaan, dari NU dan Muhammadiyah juga akan kami minta masukan, terang Huda. (Puji)