Ponorogo, SMN - Listrik sangatlah penting bagi kebutuhan dan kehidupan di masyarakat. Terutama masyarakat desa yang terpencil dan jauh dari kota yang kesehariannya hanyalah sebagai petani. Namun untuk mendapatkan listrik tidaklah mudah karena harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama kadang sampai lima tahun baru nyala. Sehingga harus menunggu jaringan dari proyek-proyek pemerintah yang berbentuk Lisdes (listrik masuk desa) atau bisa juga dari proyek-proyek ESDM ( Energi Sumber Daya Mineral).

Adapun pengerjaan proyek juga tidak bisa seenaknya melainkan harus melalui proses aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berdasar pada kode etika yang telah ada. Baik melalui juklak, juknis, dan SPK (Surat Perintah kerja). Harusnya memang begitu. Kemarin 12/07/ Ruslan SH yang berkapasitas sebagai Ketua Forum Tani Suromenggolo berkeluh kesah kepada SMN bahwasannya dia menemukan Jaringan listrik yang berdiri tanpa SPK (Surat Perintah Kerja) dan tidak jelas dana dari mana di Dusun Klitik Desa Temon Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

Dia menerangkan, karena masyarakat sudah memberikan surat kuasa ke saya tgl 1 Januari 2012 untuk menguruskan pemasangan listrik sampai menyala dengan harga yang sewajarnya, akhirnya saya meluncur ke lokasi ternyata sudah ada jaringan sehingga saya klarifikasi kepada PLN UPJ Balong dan APJ Ponorogo. “Saya memperoleh keterangan dari UPJ Balong dan APJ Ponorogo kalau tiang tersebut tidak ada SPK-nya terang”, Joko Rusmono bagian perencanaan APJ Ponorogo. Berarti CV yang mengerjakan telah melanggar kode etika PLN. Kenapa PLN tahu hal tersebut kok tutup mata?”, terang ketua forum tani Suromenggolo, Ruslan SH.

Untuk mengetahui lebih jelas kami klarifikasi ke lokasi dengan menemui sekertaris desa yang berinisial ES . dia menerangkan, ”beberapa bulan yang lalu ada oknum CV yang berinisial SG datang kesini. Dia memberikan janji kalau listrik tersebut nyala setelah hari raya idul fitri thn 2012”, pungkas ES. Bersambung… (wid)