Suara Media Nasional

Lamongan, SMN - Di tengah rendahnya kesejahteraan rakyat dan sudah selayaknya pemerintah mengambil man aktif sebagai pemegang kebijakan terutama perintah daerah salah-satunya lamongan. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan adalah carat utama tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat lamongan khususnya. Namun tidak demikian yang terjadi di lamongan. Jajaran pemerintahan dan DPRD nya justru mementingkan dan bahkan menjadi pelayan bagi para pemilik modal besar dan kroni-kroninya dengan menggusur para pedagang tradisional.

Disisi lain semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih jauh dari harapan masyarakat. Ini erat kaitannya dengan bupati sebelumnya, bupati scat ini hanya melanjutkan kebijakan lama yang sudah nyata-nyata korup dan menyengsarakan rakyat. Jargon pembangunan infrastruktur yang di laksanakan justru menguntungkan para keluarga pejabat dan keluarga ketua DPRD sekarang. Bahkan sudah sejak lama Kong kalikong ketua DPRD dan Mantas Bupati lamongan H. Masfuk untuk mengeluarkan uang APBD yang tidak jelas clan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua DPRD. Selain itu juga sangat kuat indikasi korupsi itu terjadi nasal soul nomor surat keputusan DPRD tidak jelas dan terindikasi palsu. Berdasarkan data yang kami punya banyak sekali pembangunan yang kami nilai sarat dengan KKN dan korupsi bahkan ini kasus sudah kami laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan hari ini kami akan menagih komitmen KPK untuk segera melakukan penyelidikan.

Selain Indikasi korupsi diatas yang paling baru dan sangat kentara adalah penggusuran pasar Babat yang akan di bangun pasar modern yang akan mematikan ekonomi para pedagang, dan yang paling menyakitkan adalah pasar itu dibangun atas kepentingan para pemilik modal besar dan menguntungkan para kroninya DPRD dan BUPATI sekarang. Sumber berita GEMALA ANTI KORUPSI / JAMAL /APL/SPPL/GERPAT dan IKAMALA (Team)