Suara Media Nasional

TULUNGAGUNG, SMN - Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 50 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (jenis premium dan solar) untuk Kendaraan Dinas Pemerintah, BUMN, BUMD serta Mobil Barang Perkebunan dan Tambang, mulai 1 Agustus 2012, semua mobil plat merah milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dibenarkan menggunakan BBM Premium bersubsidi, dan harus menggunakan Premium Non Subsidi.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, Pemkab Tulungagung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan surat pelaksanaan penghematan Bahan bakar Minyak kepada seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU, Camat se-Kabupaten Tulungagung, serta perusahaan daerah.

Dalam surat yang bernomor 541/753/023/2012 tertanggal 30 Juli 2012 disebutkan bahwa untuk mobil roda empat atau lebih yang menggunakan BBM Premium mulai 1 Agustus 2012 tidak boleh menggunakan BBM Premium bersubsidi. Sedangkan khusus untuk mobil dinas roda empat atau lebih yang menggunakan BBM pelaksanaannya akan dilakukan mulai tanggal 1 September 2012 mendatang.

Dalam pelaksanaannya sebagai tanda mobil yang menggunakan BBM Non Sumbsidi ini mobil dinas Pemkab milik Pemkab Tulungagung ditempeli stiker besar berwarna oranye yang bertuliskan "Mobil ini tidak menggunakan BBM Bersubsidi".

Untuk memberikan contoh penghematan bahan bakar minyak bersubsidi yang diterapkan di mobil plat merah ini Bupati juga telah memasang sendiri stiker tersebut di mobil dinasnya. "Dengan tulisan ini tanpa diberi sangsi pun mereka akan malu kalau ternyata mengisi BBM bersubsidi, karena BBM bersubsidi adalah milik masyarakat miskin," ujar Bupati pada wartawan, Selasa 7/7, usai memasang stiker di mobil dinasnya. (dian)