Suara Media Nasional: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Probolinggo Bidang Perijinan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Probolinggo Bidang Perijinan

Posted in |

Probolinggo, SMN - Dalam rangka untuk menyampaikan hasil survey kepuasan masyarakat di bidang perijinan yang dilakukan oleh United States Agency for International Development (USAID) lewat Program kinerja, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Bagian Organisasi, Kamis (5/1) menggelar workshop pentingnya dialog publik dalam mengawal perubahan pelayanan bidang perijinan di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Asy’ari ini diikuti oleh 83 orang peserta yang meliputi instansi perijinan, SKPD teknis, pengusaha perorangan, LSM, media dan mitra lokal program kinerja USAID.

Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Dwi Hartono mengatakan kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mendorong dialog yang kontruktif antara pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatasi kendala usaha di daerah serta untuk menyebarluaskan praktek-praktek baik dari tata kelola ekonomi di berbagai daerah.

Dwi Hartono mengatakan “Untuk mendorong masyarakat untuk bersedia menjadi kontrol pelayanan perijinan di daerah melalui forum multi stakholder daerah serta menyusun rencana tindak lanjut mengenai kegiatan program bantuan teknis peningkatan pelayanan melalui wacana forum multi stakholder,”

Asy’ari selaku asisten Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahwa “ Kabupaten Probolinggo adalah daerah yang sangat potensial untuk investasi. Dengan penduduknya yang besar, sumber daya alam yang cukup memadai, prasarana yang relatif cukup baik serta kedekatannya dengan Surabaya sebagai pusat industri menjadikan Kabupaten Probolinggo menjadi tuan rumah yang siap untuk investasi apabila mampu menggabungkan kedua unsur keunggulan, komparatif dan kompetitif tersebut.

Serta Untuk dapat menggerakkan dinamika ekonomi dengan mengaktualisasikan potensi menjadi kekuatan nyata ekonomi diperlukan rezim investasi yang menarik da merangsang serta bebas hambatan. Salah satunya adalah pelayanan satu pintu untuk birokrasi perijinan,”

Menurut Asy’ari, birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha, karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. “Padahal bagi pengusaha waktu adalah uang. Disamping itu, birokrasi yang panjang kemungkinan juga akan menyebabkan terbukanya peluang bagi oknum aparat untuk menarik suap (korupsi ) untuk memperpendek waktu penyelesaian perijinan,”

Setelah dibuka acara tersebut , kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil studi tata kelola ekonomi daerah oleh Budi Reza dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Jakarta dan pemaparan hasil survey kepuasan masyarakat oleh Restu Karlina dari Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya. Panelis dalam workshop ini adalah Fauzi dari unsur pengusaha dan Tanto Walono mewakili unsur Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Restu Karlina dari Pupuk Surabaya menerangkan survey ini dilakukan kepada pengusaha dan masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dari hasil survey yang dilakukan ditemukan bahwa masyarakat lebih suka ijin usahanya dilakukan oleh pihak lain dengan alasan hemat waktu, hemat biaya, prosedur rumit hingga tidak mengerti prosedur.

“Ada 14 unsur pelayanan yang kami nilai dalam survey ini. Survey ini kami lakukan di kecamatan kecamatan”

Menurut Restu, sebagian masyarakat ada yang mengaku proses perijinannya ditolak dengan berbagai alasan seperti karena aparat desa dinilai tidak adil dan adanya upaya untuk menghentikan usaha, data kurang lengkap hingga adanya persaingan dan jarak tempat usaha yang dinilai terlalu dekat sehingga izin tidak dapat diberikan.

“Masyarakat mengaku biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perijinan mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 5.097.000. Selain itu masih ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 600.000. Bahkan ada beberapa responden mengakui biaya lain yang dikeluarkan lebih besar dari biaya resmi,” jelas Restu.

Atas hasil survey tersebut, Tanto Walono langsung mengiyakan dan berjanji akan berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan perijinan di Kabupaten Probolinggo. “Terima kasih atas hasil survey yang telah dilakukan oleh Kinerja USAID. Hasil ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang perijinan,” ungkap Tanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi. Menurutnya, kesan pelayanan proses perijinan lama dan rumit terjadi karena selama ini persyaratan yang dibawa pemohon masih kurang lengkap, seperti tanda tangan daerah tinggal yang menjadi wewenang kepala desa. Pihaknya mengaku jika selama ini selalu menerima dengan baik masyarakat yang akan mengurus perijinan usahanya dengan proses cepat dan murah asalkan persyaratannya lengkap.

“Untuk masalah proses perijinan ini, kami sudah gencar melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan mengumpulkan para pengusaha dan kasi-kasi dikecamatan. Harapannya, masyarakat dan petugas kecamatan bisa mengerti prosedur proses pengurusan perijinan usaha”. (edy)