Suara Media Nasional: Dampak Redistribusi Tak Maksimal

Dampak Redistribusi Tak Maksimal

Posted in |

NGAWI, SMN - Wacana rekrutmen CPNS tenaga pendidik untuk menutupi kekurangan guru jenjang sekolah dasar (SD) ternyata tak sejalan dengan pemikiran kalangan dewan. Kalau langkah itu yang diambil (rekrutmen, Red), mengindikasikan eksekutif nggak mau berpikir ekstra. Masih banyak cara yang seharusnya bisa dijalankan tanpa mengorbankan APBD, kata Khoirul Anam, anggota Komisi I DPRD Ngawi, kemarin (28/8).

Menurut dia, hasil kajian komisinya, tak ada kekurangan tenaga pendidik di Ngawi. Itu jika pemkab berani melakukan pemerataan secara global dari jenjang SMA dan SMP ke tingkat SD. Pun, mekanisme itu juga sudah diungkap Dindik pada hearing saat penerapan redistribusi guru awal Juni lalu.

Sebenarnya yang tidak komitmen itu BKD (Badan Kepegawaian Daerah, Red) atau Dindik. Kedua lembaga itu selalu tak mau transparan dalam membeber seputar kepegawaian, ujar legislator PKB tersebut.

Redistribusi yang diharapkan bisa menjadi solusi, lanjut dia, hasilnya tidak maksimal. Sekitar 500 guru SMP dan SMA yang diplot digeser, cuma terealisasi separonya. Masih banyak yang ogah berpindah dari sekolah asalnya. Hal itu yang menyebabkan SD pinggiran masih kekurangan tenaga pendidik.

Jangan berbicara rekrutmen dulu. Coba menilik hasil redistribusi. Apakah berhasil atau hanya sebagai akal-akalan saja. Kalau terlalu jauh melangkah, beban yang ditanggung juga akan membengkak, ungkapnya. Anam juga menyoroti merger lembaga sekolah yang seatap dan sehalaman. Menurutnya, kebijakan itu selama ini masih berkutat di kawasan perkotaan. Padahal, juga tidak sedikit SD pinggiran yang jumlah siswanya tak memenuhi standar rombongan belajar (rombel). Akan lebih efektif bila pemerintah daerah mau berpikir ke situ (merger menyeluruh, Red). Kalau sekarang ini setiap desa minimal terdapat 3-5 SD, itu terlalu banyak. Malah tidak efektif. Bisa dilakukan merger cuma dua lembaga sekolah saja itu sudah bagus, paparnya. Bila redistribusi dan pemergeran lembaga sekolah optimal, kata dia, rekrutmen CPNS bisa dihapus.

Jangan sampai berpikiran melakukan rekrutmen CPNS. Itu yang harus diperhatikan eksekutif. Benahi dulu internal dengan pemaksimalan SDM (sumber daya manusia, Red) yang ada, ujarnya. Anam menuturkan, jumlah pegawai khususnya tenaga pendidik, memang membebani keuangan daerah. Problem itu akan terus mengakar bila eksekutif tak berani menyetop rekrutmen CPNS dan memangkas kebutuhan untuk menyokong kinerja pegawai.

Sejauh mana profesionalisme kinerja pegawai sudah bisa diukur. Begitu juga loyalitas akan tugas-tugas yang diembannya, urainya.

Tidak adanya rekrutmen CPNS selama dua tahun terakhir mulai berimbas pada kebutuhan guru jenjang sekolah dasar (SD) di Ngawi. Catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, saat ini terdapat kekurangan 781 tenaga pendidik. Angka itu akan terus meningkat seiring banyaknya guru yang sudah memasuki masa pensiun. Karena itu, untuk mengatasi problem itu, rekrutmen CPNS dinilai sudah tidak bisa ditawar lagi. (Sy)