Suara Media Nasional: Jabatan Penting di Ponorogo Tak Bertuan

Jabatan Penting di Ponorogo Tak Bertuan

Posted in |

Ponorogo, SMN - Sudah beberapa bulan lamanya beberapa jabatan penting di Ponorogo tak bertuan. Ditambah lagi dengan jabatan Sekretaris Daerah (sekda) yang sudah terlebih dahulu kosong..? Jadi, terhitung lima jabatan penting yang lowong tanpa ada kepastian yang jelas. Ditengarai, keadaan seperti ini memang sengaja di umbar. Hal ini mengundang pertanyaan beberapa kalangan, juga menunjukan bahwa kinerja dan tata pemerintahan ponorogo memang masih perlu adanya pembenahan.

Hal seperti ini bila dibiarkan berlarut-larut jelas akan merugikan banyak pihak,terutama rakyat yang mempunyai urusan dengan dinas terkait. Disamping itu juga akan berpengaruh pada karir beberapa pegawai dikalangan pemkab yang seharusnya mereka sudah naik tingkat dan pangkat atau jabatan akan menjadi terhambat.

Pos-pos tersebut seolah sengaja dibiarkan kosong dan hanya diisi dengan pejabat pelaksana tugas (Plt), ada misteri apa dibalik keterlambatan itu semua…?

Sementara Yusuf Pribadi Plt Sekda ketika dikonfirmasi wartawan suara media mengatakan, ”Yang jelas bupati punya niatan untuk membangun Ponorogo menjadi lebih baik.Kita seharusnya lebih sabar dan bisa memahami akan situasi saat ini. ”Semua yang dilakukan Pak Amin ini lebih menitik beratkan pada kehati-hatian dengan pertimbangan yang matang,bantah Yusuf. ”Lebih baik mempertimbangkan dari pada menunjuk kemudian tidak cocok dan berakhir pada kinerja dinas yang kurang sehat”.

Beberapa instansi yang tanpa pemimpin itu antara lain,Dinas pariwisata pemuda dan olah raga, dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial (Disnakertransos), Bakesbang linmas dan Badan pengawas,yang kesemuanya masih dijabat sekretaris masing-masing instasi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), plus Sekretaris Daerah. Namun yang terakhir inilah yang sering diperbincangkan dan dipertanyakan masyarakat, aktivis LSM, dan para akademisi ,karena jabatan sekda dianggap sebagai jabatan publik dan paling lama kosong yang sampai saat ini pun masih dijabat asisten II bupati, serta sekda mempunyai peranan penting dalam menentukan dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan roda pemerintahan, karena sekda masih Plt maka semuanya secara otomatis langsung dihandel bupati.

“Kita harus mendukung apa yang menjadi program pemkab sehingga kinerjanya bisa dinikmati rakyat ,bukannya terus menerus memberikan argument dan pendapat yang meresahkan masyarakat ,”tegas Yusuf.

Terkait dengan kosongnya jabatan beberapa kepala dinas di pemkab Ponorogo,Fajar Pramono seorang pengamat politik yang juga direktur LP2BM mengatakan, ”semua itu konsekuensi dari beban biaya politik pilkada, pemikiran dan kebijakanya jadi tidak wajar,mungkin tidak disadari urusan publik menjadi urusan pribadi dan kelompok. Mereka berusaha menutup diri, tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, termasuk masalah Sekda dan dinas, disisi lain transaksi dengan Golkar sebagai pengusung belum kunjung selesai, semuanya menjadi setengah-setengah”.

“Padahal dengan membiarkan jabatan-jabatan itu kosong yang hanya dijabat pelaksana tugas maka yang berkuasa adalah penguasa bayangan, sekda bayangan dan juga kepala dinas bayangan.” tegas Fajar.

Sementara Pak De Karwo ditanya tentang Sekda Ponorogo yang belum definitive ketika usai acara pasar sembako murah provinsi Jatim, Sabtu (20/08) di lapangan Kecamatan Jambon mengatakan, ”siapa bilang ada titipan, ndak benar itu, semua sudah kita serahkan kepada Bupati dan itu memang wewenang Pak Amin”. Sembari melirik Pak Amin.Bupati Amin pun manggut-manggut nampak mengiyakan ucapan Gubernur Jatim tersebut.

Sementara Rahmad Taufik S.Sos,ketua Fraksi Golkar DPRD Ponorogo ditemui di gedung dewan,rabu (07/09)langsung bersuara lantang, ketika disinggung masih kosongnya beberapa jabatan dilingkungan pemkab ponorogo, bahkan dia mulai mencium aroma kepentingan jelang mutasi yang tengah disusun oleh Bupati Amin. ”Selain fungsi kontrol, kami di Golkar tentu sangat peduli pada keberhasilan pemerintahan, tidak ada ADDA (asal dekat dengan amin) dalam mutasi nanti.Yang ada hanyalah promosi sesuai mekanisme dan mengacu pada profesionalitas pejabat,bukan karena ada kepentingan,bukan karena asal dekat dan bukan karena yang lainya,” tegas Taufik. (ars)